Ketua Umum Projo membenarkan pengunduran diri Gibran pada 11 November 2026. Status formal kekosongan jabatan dan proses ketatanegaraan selanjutnya masih menjadi perhatian publik.
JAKARTA, KEN-KENKHABARE – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian politik nasional. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Budi Arie juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Penyerahan surat itu disebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Aceh dan kembali ke Jakarta.
Konfirmasi Budi Arie tersebut diberitakan ANTARA pada Rabu malam. Namun, perkembangan mengenai proses formal pengunduran diri dan tindak lanjut kelembagaan masih perlu dicermati.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran diketahui bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika hukum dan politik terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran, termasuk agar tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Dinamika politik tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik setelah muncul perkembangan hukum di MK dan MA.
Persoalan tersebut menyangkut dokumen pendidikan setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan dan pertimbangan lembaga peradilan terkait dokumen tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan. Perkembangan itu turut mendorong munculnya desakan politik di DPR, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan itu akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pernyataan pribadi, melainkan berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara formal dan mengakibatkan kekosongan jabatan, mekanisme konstitusional untuk memilih Wakil Presiden pengganti harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga Rabu malam (11/11/2026), konfirmasi mengenai pengunduran diri disampaikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Publik masih menantikan penjelasan resmi lebih lanjut mengenai proses administrasi dan ketatanegaraan, termasuk tindak lanjut terhadap surat pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini menjadi babak penting dalam dinamika politik nasional, terutama terkait keberlanjutan pemerintahan, proses kelembagaan, serta mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Viva.co.id,ANTARA
