BADUNG, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama secara bertahap pada 2027–2029 untuk memperkuat sistem penyediaan air minum (SPAM) dan mengatasi krisis air bersih, khususnya di kawasan Badung Selatan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memberikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Sidang kali ini membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis, yakni RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Adi Arnawa menjelaskan bahwa RAPBD 2027 diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mendukung program prioritas daerah.
Salah satu kebijakan strategis yang disiapkan Pemkab Badung adalah mengubah skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi pembangunan terowongan atau tunnel. Langkah tersebut ditujukan untuk meminimalkan dampak sosial di masyarakat.
Pada tahap awal tahun anggaran 2027, pemerintah akan memprioritaskan penyusunan studi kelayakan (feasibility study), dokumen lingkungan, serta pembebasan lahan untuk akses masuk dan keluar terowongan.
Selain itu, Pemkab Badung memperkuat mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang lima kilometer. Operasional Tim Jaga Wisata juga akan diperluas untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.
Terkait krisis air bersih, Bupati menyebutkan bahwa kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan pelayanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, saat ini kapasitas yang baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar secara bertahap selama tiga tahun, dengan alokasi awal sebesar Rp37 miliar pada 2027.
“Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” jelas Adi Arnawa.
Selain memperkuat SPAM, Pemkab Badung bersama Perumda Tirta Mangutama juga mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Usai rapat paripurna, Adi Arnawa kembali menegaskan bahwa kebutuhan air bersih di Badung Selatan akan terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi.
“Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apa pun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyertaan modal secara bertahap hingga 2029, dengan alokasi awal Rp37 miliar pada 2027, diarahkan untuk penambahan jaringan dan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam.
Secara paralel, Perumda Air Minum Tirta Mangutama juga sedang memproses perizinan dan analisis lingkungan untuk pengolahan air laut menggunakan teknologi SWRO melalui kerja sama dengan pihak profesional.
“Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” harapnya.
Selain persoalan air bersih, rapat paripurna juga membahas penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Pemkab Badung menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar untuk memperluas layanan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM.
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha produktif yang memiliki keterbatasan agunan ketika mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Sementara itu, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan nasional yang lebih baru.
Pemkab Badung memastikan penyederhanaan regulasi tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun menurunkan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan empat Raperda tersebut, Pemkab Badung berharap kebijakan anggaran dan regulasi daerah dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, penguatan UMKM, hingga peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Prokopimbadung
