JAKARTA, KEN-KENKHABARE — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, meminta Morgan Stanley Capital International (MSCI) menilai pasar modal Indonesia secara objektif, transparan, dan proporsional menyusul konsultasi usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Kadin menilai proses evaluasi perlu mempertimbangkan kondisi pasar secara menyeluruh, termasuk kemajuan reformasi yang telah diumumkan pemerintah dan otoritas pasar modal. Menurut Anindya, yang akrab disapa Anin, keterbukaan mengenai dasar penilaian dan konsistensi proses evaluasi penting untuk menjaga kepercayaan investor.
Dalam keterangannya tertanggal 16 Oktober 2026, Anin menyatakan Kadin menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Namun, ia meminta agar kekurangan pasar modal Indonesia dinilai secara berimbang dengan perkembangan reformasi yang telah dilakukan.
“Kami menghormati MSCI sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam ekosistem investasi global. Pada saat yang sama, kami mengimbau agar penilaian terhadap Indonesia dilakukan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan proporsional. Kekurangan harus diperbaiki, tetapi kemajuan yang sudah dicapai juga harus memperoleh penilaian yang adil,” ujar Anin.
MSCI mengumumkan pada 15 Oktober 2026 bahwa pihaknya membuka konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyebut kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan transaksi terkoordinasi, serta belum terlihatnya dampak reformasi secara konsisten di pasar sebagai sejumlah pertimbangan. Keputusan akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. <Cite refs={[“turn891936search0″,”turn891936search1”]}/>
Kadin menyoroti waktu pembukaan konsultasi tersebut, mengingat MSCI sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan langkah perubahan klasifikasi apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada peninjauan indeks November 2026.
Menurut Anin, pelaku usaha dan investor perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan pembukaan konsultasi, temuan yang mendasari usulan tersebut, serta indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan reformasi.
Kadin memahami bahwa peninjauan indeks reguler dan konsultasi klasifikasi merupakan dua proses berbeda. Meski demikian, keterbukaan komunikasi dan kesempatan menunjukkan hasil reformasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Tekanan pasar terlihat pada perdagangan Jumat (16/10/2026), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 11,57 persen ke level 5.185,10. Sejumlah laporan media mengaitkan penurunan tajam tersebut dengan kekhawatiran investor setelah MSCI mengumumkan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia. <Cite refs={[“turn891936search3″,”turn891936search4”]}/>
Kadin menilai perubahan status menjadi Standalone Market, apabila akhirnya diterapkan, berpotensi memengaruhi komposisi portofolio investor global dan akses perusahaan terhadap pembiayaan melalui pasar modal.
Anin mengingatkan bahwa dampaknya dapat meluas ke dunia usaha yang membutuhkan modal untuk ekspansi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kegiatan ekonomi. Investor ritel dan pemegang saham publik juga berkepentingan terhadap pasar yang transparan serta memiliki mekanisme perlindungan yang memadai.
“Dampaknya menyentuh perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi. Jutaan investor serta pemegang saham publik juga berkepentingan atas pasar yang sehat dan penilaian yang berimbang. Karena itu, komunikasi yang berpotensi menimbulkan guncangan besar harus disertai dasar yang jelas,” kata Anin.
Meski demikian, pergerakan IHSG tidak dapat semata-mata dijelaskan oleh satu faktor. Pengaruh pengumuman MSCI perlu dibaca bersama dinamika pasar dan faktor lain yang memengaruhi keputusan investor.
Kadin berpandangan bahwa evaluasi terhadap pasar modal Indonesia perlu mencakup kualitas emiten, kapitalisasi pasar, likuiditas dan nilai transaksi, aksesibilitas investor, infrastruktur pasar, serta kemajuan tata kelola.
Namun, Kadin juga mengakui bahwa ukuran pasar bukan satu-satunya tolok ukur. Transparansi kepemilikan, ketersediaan saham yang benar-benar dapat diperdagangkan publik (free float), integritas pembentukan harga, dan perlindungan investor merupakan aspek penting dalam membangun pasar yang sehat.
“Kami berpandangan bahwa pasar modal Indonesia layak dipertahankan dalam kategori Emerging Market. Persoalan pada saham atau pihak tertentu harus ditangani secara tegas dan terukur. Penilaian terhadap keseluruhan pasar juga harus memperhitungkan kondisi emiten yang menjalankan usaha secara sehat dan memenuhi kewajiban tata kelola,” tegas Anin.
Di sisi lain, MSCI menyatakan bahwa pengumuman reformasi perlu diikuti penerapan yang konsisten dan bukti dampak yang berkelanjutan terhadap transparansi serta kelayakan investasi. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Kadin dan MSCI berpusat pada penilaian atas kemajuan reformasi dan bukti perbaikannya di pasar. <Cite refs={[“turn891936search0″,”turn891936search10”]}/>
Kadin menyatakan mendukung delapan program reformasi pasar modal yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), organisasi regulator mandiri atau Self-Regulatory Organization (SRO), serta pelaku industri.
Agenda reformasi yang disoroti mencakup:
- Peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen dengan ketentuan transisi bagi emiten yang telah tercatat.
- Penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO).
- Peningkatan kualitas dan perincian data kepemilikan saham.
- Persiapan demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi benturan kepentingan.
- Penegakan peraturan dan pemberian sanksi secara konsisten.
- Peningkatan tata kelola perusahaan tercatat.
- Pendalaman pasar modal secara terintegrasi.
- Penguatan kolaborasi pemerintah, otoritas, SRO, dan pelaku industri.
Sejumlah langkah transparansi yang telah diumumkan otoritas mencakup pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen, perincian klasifikasi investor, pelaporan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen. MSCI mengakui adanya pengumuman reformasi tersebut, tetapi menekankan pentingnya konsistensi penerapan dan dampak nyata di pasar.
Kadin menilai situasi ini perlu menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pasar modal Indonesia. OJK, SRO, pemerintah, pelaku pasar, dan emiten didorong memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap manipulasi transaksi, penyamaran kepemilikan, dan penyampaian informasi yang menyesatkan.
Kadin juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir, kepatuhan terhadap ketentuan free float, serta perlakuan yang adil bagi pemegang saham publik.
“Kita harus menjadikan penilaian MSCI sebagai cambuk untuk berbenah. Kritik dari luar perlu dijawab dengan data, tindakan, dan hasil yang dapat diverifikasi. Melindungi investor publik, menegakkan aturan, serta membangun pasar yang transparan merupakan kepentingan Indonesia sendiri,” ujar Anin.
Kadin Indonesia menyatakan siap mendukung dialog konstruktif antara dunia usaha, otoritas pasar modal, MSCI, dan investor global. Dialog tersebut diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai indikator reformasi, kekurangan yang masih harus diperbaiki, serta bukti yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Anin menegaskan, tantangan ini harus dijawab melalui reformasi nyata dan terukur, bukan sekadar komunikasi. Transparansi, integritas, kepastian regulasi, dan perlindungan investor merupakan fondasi penting bagi pasar modal yang sehat dan berdaya saing.
“Kami meminta MSCI objektif dan proporsional. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia bekerja lebih keras. Kepercayaan harus kita bangun melalui pasar modal yang transparan, adil, berintegritas, dan mampu membiayai pertumbuhan ekonomi,” tutup Anin.
Sumber utama: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, keterangan tertanggal 16 Oktober 2026.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
