BADUNG, KEN-KENKHABARE — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih berfokus pada penyelesaian persoalan strategis masyarakat daripada sekadar mengejar realisasi anggaran. Program pemerintah daerah harus memberikan dampak nyata, terutama dalam menangani kemacetan, akses air bersih, sampah, alih fungsi lahan, serta keamanan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Adi Arnawa seusai memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 untuk periode Januari–September 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung.
Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 89,23 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat program bagi masyarakat.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.
Lima Isu Strategis Jadi Perhatian
Bupati menyebutkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian Pemkab Badung dalam upaya mewujudkan pariwisata berkualitas. Isu tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memahami arah kebijakan pemerintah dan memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Penanganan yang optimal terhadap persoalan mendasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, Bupati meminta setiap OPD memastikan program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengulang kegiatan rutin tanpa penyelesaian persoalan yang terukur.
Untuk memastikan arahan tersebut berjalan, Adi Arnawa memerintahkan Sekda bersama para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Badung melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2026 diharapkan menjadi landasan dalam memperbaiki pelaksanaan anggaran tahun berjalan sekaligus menyusun perencanaan APBD 2027.
Bupati menekankan bahwa anggaran pemerintah harus berfungsi sebagai instrumen penyelesaian masalah. Dengan demikian, setiap program yang dibiayai APBD perlu memiliki sasaran dan hasil yang jelas.
“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi mencakup progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, serta realisasi keuangan.
Evaluasi tersebut bertujuan memastikan capaian kinerja sesuai dengan target dan anggaran kas yang telah ditetapkan. Pemerintah juga mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan antara target dan realisasi fisik maupun keuangan untuk menentukan langkah tindak lanjut.
“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan, selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan,” papar I Made Agus Aryawan.
Ia menambahkan, tim pengadaan pembangunan secara rutin telah melakukan pemantauan dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab Badung.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Badung berupaya memastikan pelaksanaan APBD tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi mampu menghasilkan pembangunan yang menjawab persoalan masyarakat dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata daerah.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: ProkopimBadung
