DENPASAR, KEN-KEN KHABARE — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali dan gangguan listrik di Batam, Kepulauan Riau, menjadi peringatan serius bagi tata kelola energi Indonesia. Kedua peristiwa ini memiliki penyebab operasional yang berbeda, tetapi sama-sama mengingatkan bahwa keandalan pasokan energi merupakan fondasi penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian.
Sorotan media internasional, termasuk The Business Times Singapura pada 13 Oktober 2026, memperlihatkan bahwa gangguan BBM di Bali tidak hanya berdampak pada warga, tetapi juga mengganggu mobilitas wisatawan, aktivitas pelaku usaha, dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Dalam laporannya, The Business Times mengangkat antrean berjam-jam di SPBU, keterlambatan distribusi BBM, serta peningkatan permintaan. Fabby Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), juga menyoroti bagaimana kenaikan harga minyak di tengah konflik Timur Tengah meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi, sehingga menambah tekanan terhadap arus kas Pertamina.
Fakta ini patut menjadi bahan evaluasi. Penanganan antrean memang mendesak, tetapi pemerintah tidak boleh berhenti pada penambahan pasokan dan pemulihan distribusi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sistem energi nasional telah cukup tangguh menghadapi gangguan pasokan, gejolak harga global, dan tekanan fiskal.
Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengabaikan Biaya Sosial
Dalam perspektif Economic Analysis of Law yang dikembangkan Richard A. Posner, kebijakan dapat diuji melalui efisiensi dan konsekuensi ekonominya. Kerangka ini relevan untuk menilai kebijakan energi: penghematan anggaran tidak otomatis berarti efisiensi apabila pada saat yang sama masyarakat harus menanggung biaya sosial yang lebih besar.
Antrean panjang BBM dapat menghilangkan waktu produktif, menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya transportasi, serta mengganggu aktivitas pariwisata. Karena itu, evaluasi kebijakan energi perlu memperhitungkan keseluruhan dampak ekonomi, bukan hanya besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Meski demikian, dugaan bahwa kelangkaan BBM di Bali disebabkan oleh pengurangan subsidi belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Pemberitaan internasional yang tersedia menyoroti keterlambatan kapal tanker dan tingginya permintaan sebagai faktor langsung. Pemerintah perlu membuka data mengenai stok, kuota, realisasi penyaluran, konsumsi, serta kendala distribusi agar penyebab gangguan dapat dinilai secara objektif.
Transisi Energi Harus Disertai Kesiapan Sistem
Persoalan ini juga relevan dengan agenda transisi energi, termasuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dalam perspektif hukum pembangunan dan transisi energi berkelanjutan, perubahan teknologi harus ditopang oleh regulasi yang terintegrasi, infrastruktur yang memadai, dan kepastian pasokan energi.
Pemikiran tersebut sejalan dengan tema yang dibahas I Nyoman Arta Wirawan bersama tim dalam buku Pengaturan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Perspektif Hukum Pembangunan dan Transisi Energi Berkelanjutan. Transisi energi tidak cukup diukur dari bertambahnya kendaraan listrik, tetapi juga dari kemampuan sistem menyediakan listrik yang andal, memperluas energi terbarukan, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Pemberitaan The Business Times bahkan mencatat peningkatan permintaan penyewaan sepeda motor listrik di Bali selama gangguan BBM. Fenomena ini menunjukkan adanya alternatif teknologi, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa transisi energi telah berlangsung secara sistematis.
Bali membutuhkan transisi yang terencana, bukan sekadar perubahan yang didorong oleh keadaan darurat. Pengembangan kendaraan listrik harus berjalan seiring dengan penguatan jaringan kelistrikan, infrastruktur pengisian daya, dan perencanaan kebutuhan energi.
Pemerintah Harus Bergerak dari Reaksi ke Antisipasi
Tajuk ini memandang setidaknya tiga langkah perlu menjadi prioritas.
Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi ketahanan rantai pasokan BBM, mulai dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi ke SPBU. Kedua, kebijakan fiskal dan subsidi energi harus disusun dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan keandalan pasokan. Ketiga, koordinasi pemerintah, Pertamina, PLN, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memastikan gangguan pada satu bagian sistem tidak berkembang menjadi krisis pelayanan yang lebih luas.
Gangguan listrik di Batam juga harus diperiksa berdasarkan penyebab teknis yang terverifikasi. Tidak tepat menghubungkannya secara langsung dengan kelangkaan BBM di Bali tanpa bukti. Namun, kedua peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk menguji kesiapan sistem energi nasional dalam menghadapi berbagai risiko.
Ketahanan energi bukan hanya tentang berapa banyak BBM tersedia atau berapa besar subsidi yang dapat dihemat. Ketahanan energi menyangkut kemampuan negara menjaga pasokan, melindungi kegiatan ekonomi, memastikan pelayanan publik, dan mengarahkan transisi energi menuju pembangunan berkelanjutan.
‘Ken-Ken Khabare memandang antrean BBM di Bali dan gangguan listrik di Batam sebagai peringatan yang tidak boleh diabaikan. Negara tidak cukup hadir ketika antrean sudah mengular. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi risiko, menjamin keandalan pasokan, dan melindungi masyarakat sebelum gangguan energi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.’
Sumber rujukan: The Business Times, 13 Oktober 2026; Institute for Essential Services Reform (IESR); serta kajian hukum pembangunan dan transisi energi berkelanjutan terkait pengaturan KBLBB.
