DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI.
Koster menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Pembangunan Bali, kata dia, dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali menurut Koster tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Perhitungan juga perlu mempertimbangkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Menurut Koster, pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Bali saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dan wilayah lainnya.
Karena itu, Koster berharap alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Dukungan juga dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain konektivitas, Koster menekankan pentingnya dukungan terhadap penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Dukungan juga diarahkan pada pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih. Infrastruktur tersebut dinilai dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Koster juga menekankan pembangunan infrastruktur perlu mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali, sehingga tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster menegaskan orientasi pembangunan Bali bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan, kunjungan kerja Banggar DPR RI bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menampik anggapan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sebagian anggaran dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya dirasakan daerah.
Ia mencontohkan dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali.
Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata. Dalam konteks tersebut, kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan Banggar DPR RI untuk membahas kebutuhan pembangunan Bali, khususnya dukungan pembiayaan dan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan daerah sekaligus memiliki dimensi strategis bagi nasional.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: HumasPemprovBali
