FGD: “Mengkapitalisasi Likuiditas Global Untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan”
DENPASAR, KEN-KEN – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), (10/7/2026), di Kantor DPD RI Bali, Jl. Tjok Agung Tresna, Denpasar. Forum tersebut mengangkat isu strategis terkait perkembangan pers dan komunikasi publik, termasuk gagasan Bali sebagai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya kesiapan Bali menghadapi perubahan ekonomi global. Menurutnya, gagasan PFII merupakan langkah besar yang perlu dikaji dan dipahami secara komprehensif, terutama menyangkut dampak serta manfaatnya bagi masyarakat Bali.
“Kalau Bali diarahkan menjadi Pusat Finansial Internasional Indonesia, tentu ini merupakan sebuah gagasan besar. Bali sudah dikenal dunia. Tinggal bagaimana potensi dan kepercayaan dunia terhadap Bali itu dapat dikelola untuk memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” ujar Sanjaya.
Menurut Sanjaya, pembangunan Bali ke depan membutuhkan terobosan dan keberanian dalam melihat peluang baru. Pengembangan sektor ekonomi dan finansial internasional, kata dia, harus tetap berjalan selaras dengan karakteristik, budaya, serta kepentingan masyarakat Bali.
“Bali memiliki daya tarik yang luar biasa. Dunia sudah mengenal Bali. Kalau kemudian Bali mampu menjadi salah satu pusat kegiatan finansial internasional, tentu dampaknya akan sangat besar. Namun yang terpenting, masyarakat Bali jangan hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Ia mengatakan, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting apabila Bali diarahkan memasuki ekosistem ekonomi dan finansial global. Generasi muda Bali harus memiliki kompetensi agar mampu mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang berkembang.
“Yang harus kita siapkan adalah manusianya. Anak-anak muda Bali harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi global. Jangan sampai investasi dan kegiatan ekonomi berkembang besar di Bali, tetapi masyarakat lokal tidak mendapatkan ruang dan manfaat yang maksimal,” katanya.
Sanjaya menegaskan, setiap kebijakan dan gagasan pembangunan strategis pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Muara dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi, sebesar apa pun investasi dan gagasan pembangunan yang masuk ke Bali, harus kita lihat sejauh mana memberikan manfaat kepada masyarakat Bali,” ujarnya.
Dalam membuka FGD tersebut, Sanjaya juga memberikan perhatian terhadap posisi strategis media di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Bagi kami, pers adalah mitra strategis pemerintah. Media bukan hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan pemerintah, tetapi juga memberikan kritik, masukan, dan kontrol. Sepanjang disampaikan secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab, tentu menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menilai, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun melalui kemitraan yang harmonis dengan tetap menghormati independensi media. Kritik yang berdasarkan fakta dan disampaikan sesuai kaidah jurnalistik, menurut Sanjaya, dapat menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami tidak alergi dengan kritik. Justru kritik yang konstruktif sangat kami perlukan. Yang terpenting adalah bagaimana informasi itu disampaikan secara benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Sanjaya.
Perkembangan teknologi digital dan media sosial, lanjutnya, juga menjadi tantangan bagi pers profesional. Kecepatan penyebaran informasi harus dijawab perusahaan pers dengan menghadirkan karya jurnalistik yang terverifikasi dan dapat dipercaya publik.
“Hari ini informasi bergerak sangat cepat. Di sinilah media siber yang profesional harus mampu menjadi rujukan masyarakat. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru lebih dipercaya dibandingkan karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi,” katanya.
Sanjaya turut mengapresiasi pelaksanaan FGD SMSI Bali sebagai ruang diskusi dalam membangun pemikiran dan memberikan perspektif terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, forum diskusi seperti FGD menjadi penting karena mampu mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi perusahaan pers, serta insan media dalam membangun pemahaman terhadap isu pembangunan secara lebih utuh.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menerima penganugerahan atas komitmen dan dukungannya terhadap perkembangan pers serta penguatan ekosistem media siber di Bali.
Penganugerahan diberikan dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya berdasarkan surat usulan Pengurus SMSI Provinsi Bali serta komitmen Bupati Sanjaya dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan media massa.
Selain itu, juga secara konsisten memberikan dukungan terhadap organisasi pers, khususnya SMSI, termasuk dalam mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam membangun sinergi dengan organisasi perusahaan pers dan penguatan ekosistem media siber di Bali turut menjadi pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.
Salah satu peserta FGD, CEO. PT Bali Lintas Media, I Nyoman Arta Wirawan mengungkapkan bahwa pers profesional memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan berbagai perspektif serta menjelaskan peluang dan tantangan dari sebuah kebijakan. Dalam konteks PFII, masyarakat Bali dinilai perlu mendapatkan ruang informasi yang luas sehingga mampu memahami dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi daerah.
Menurutnya sesuai dengan tema FGD, “Mengkapitalisasi Likuiditas Global Untuk Akselerasi Infrastruktur dan Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, media siber agar berperan aktif dalam mengawal isu strategis, termasuk perkembangan gagasan PFII. Sebuah kebijakan berskala nasional dan internasional membutuhkan informasi yang akurat, berimbang, dan komprehensif agar dapat dipahami masyarakat oleh masyarakat Bali khususnya.
Menurutnya, kegiatan FGD yang diinisiasi oleh Serikat Media Siber Indonesia merupakan ruang dialog untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis dalam memperkuat ekosistem media siber di Bali sekaligus membangun komunikasi publik yang sehat antara pemerintah, akademisi, perusahaan pers, wartawan, dan masyarakat.
“Peluang besar PFII dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangan sampai justru melahirkan paradoks pembangunan, yakni ketika kemajuan ekonomi berjalan pesat, tetapi pada saat yang sama masyarakat adat terpinggirkan dan budaya Bali menghadapi tekanan akibat perubahan ekonomi global,” pungkasnya.
Turut hadir dalam FGD tersebut Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Ketua SMSI kabupaten/kota se-Bali dan wartawan Pena NTT.
Acara FGD ini berlangsung dengan sukses atas dukungan DPD RI Perwakilan Bali, Pemkab Tabanan, dan Bank BPD Bali bersama perbankan lainnya.
Editor : Ken
