Kemacetan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah dinilai tak bisa diselesaikan hanya dengan fiskal daerah
DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk ikut memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Bali. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan di Pulau Dewata tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur yang mendukungnya, sehingga memicu kemacetan di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan KADIN Bali masa bakti 2025–2030 di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa ditutup dari pusat, mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata di Indonesia sangat besar,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada Bali, terutama dalam pengembangan infrastruktur strategis. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting karena Bali bukan hanya daerah tujuan wisata, tetapi juga wajah Indonesia di mata dunia internasional.
Koster memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta orang. Jika dikalikan dengan rata-rata belanja per kunjungan sebesar 1.522 dolar AS, maka jumlah uang yang berputar di Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun.
“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja per sekali kunjungan sebesar 1.522 dolar, jumlah uang yang berputar di Bali mencapai Rp176 triliun,” katanya.
Menurut Koster, angka tersebut mencerminkan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional, yakni mencapai sekitar 55 persen. Karena itu, ia menilai sangat wajar jika Bali memperoleh dukungan infrastruktur yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Namun di balik capaian sektor pariwisata itu, Bali juga menghadapi tantangan serius berupa kemacetan dan persoalan sampah. Koster menyoroti lemahnya konektivitas antarwilayah sebagai salah satu faktor yang memicu ketidakseimbangan pembangunan di Bali.
“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus, sehingga ke Jembrana, ke Buleleng, dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah di Bali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejumlah langkah telah dilakukan untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Bali, salah satunya dengan melakukan audiensi ke Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Langkah itu ditempuh agar pembangunan infrastruktur darat di Bali mendapat perhatian lebih konkret dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie. Ia berharap KADIN Indonesia dapat membantu menyuarakan kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali kepada pemerintah pusat agar percepatan pembangunan bisa segera diwujudkan.
Pelantikan pengurus KADIN Bali masa bakti 2025–2030 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata, sekaligus menjawab tantangan pertumbuhan Bali ke depan. (ar)
Editor: Ken
