Bupati Adi Arnawa menyebut pendampingan KPK menjadi instrumen pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
BADUNG, KEN-KENKHABARE – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (10/11/2026).
Rakor yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan tersebut dihadiri langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, beserta tim.
Turut hadir Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, serta anggota DPRD I Nyoman Satria, I Gusti Ngurah Saskara, dan I Wayan Puspa Negara. Hadir pula Sekretaris Daerah Badung Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai langkah preventif sekaligus evaluatif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Korsup V.2 KPK RI di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala.
Bupati menegaskan bahwa pendampingan KPK memiliki peran penting sebagai instrumen check and balance untuk memastikan seluruh kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Saya atas nama Bupati Badung tentu sangat mendukung sekali langkah ini. Bagaimanapun juga, KPK dalam hal ini akan menjadi pendamping dan pembimbing kita, sekaligus menjadi check and balance terhadap tata kelola yang sudah kita lakukan secara bersama-sama,” ungkap Bupati Adi Arnawa.
Lebih lanjut, Adi Arnawa meyakini seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum. Ia berharap proses evaluasi dapat berjalan sesuai regulasi dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini memang benar-benar sesuai dengan regulasi dan arahan dari KPK RI. Dengan begitu, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Badung yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan komitmen lembaga legislatif untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Fokus penguatan diarahkan pada sejumlah aspek strategis, meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan mutu pelayanan publik.
Sementara itu, Kasatgas V.2 Direktorat Korsup KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kini disederhanakan dan difokuskan sebagai parameter dalam pendampingan pemerintah daerah.
Kegiatan rakor tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara rapat koordinasi oleh seluruh unsur pimpinan daerah.
Melalui koordinasi dan evaluasi bersama KPK RI, Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat terus memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan dan berintegritas.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Prokopimbadung
