Hadapi potensi cuaca ekstrem menjelang akhir tahun, Pemkot Denpasar perkuat koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta langkah pencegahan banjir dan genangan.
DENPASAR, KEN-KENKHABARE – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11/2026) pagi.
Apel tersebut melibatkan sekitar 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana, serta instansi terkait lainnya.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar.
Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana, terutama yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.
Dalam arahannya, Jaya Negara menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan bencana bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara menekankan pentingnya memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Ia meminta agar sistem peringatan dini (early warning system) berjalan optimal, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.
“Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional,” tegasnya.
Menurut Jaya Negara, penanggulangan bencana tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh BPBD. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.
Setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara terpadu sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Khusus dalam situasi darurat, mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas,” ujarnya.
Selain kesiapan personel, Wali Kota Jaya Negara meminta pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir terus dilakukan. Aparat kewilayahan juga diminta tidak menunggu laporan kejadian untuk mulai bergerak.
Menurutnya, aparat di tingkat wilayah harus mengetahui kondisi lingkungan masing-masing, memahami potensi risikonya, serta mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat.
Ia juga meminta agar jalur evakuasi dipastikan tersedia dan dapat digunakan, termasuk identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara.
Posko kesiapsiagaan di masing-masing desa dan kelurahan diharapkan dapat diaktifkan dengan baik. Keberadaan Tim Reaksi Cepat, Tagana, dan unsur relawan di setiap wilayah juga diminta untuk dioptimalkan.
“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kita tidak mempersiapkan diri sejak awal,” imbuhnya.
Melalui apel tersebut, Jaya Negara berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memastikan kesiapan masing-masing, memperkuat sinergi, serta membangun komitmen bersama dalam melindungi keselamatan masyarakat Kota Denpasar.
Jaya Negara juga menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Budaya sadar bencana perlu terus dibangun melalui edukasi, sosialisasi, simulasi, dan latihan evakuasi secara berkelanjutan.
Perangkat daerah terkait juga diminta meningkatkan upaya pembersihan dan pemeliharaan drainase, pembersihan sungai sesuai kewenangan, serta identifikasi dan pemangkasan pohon-pohon yang berpotensi tumbang.
Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari lingkungan masing-masing, menjaga kebersihan saluran air, mengelola sampah secara bijak, serta tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun sungai,” ajaknya.
Ia mengingatkan bahwa langkah sederhana menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya mencegah banjir dan genangan.
“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita mampu melakukan pencegahan, mengurangi risiko, dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang,” tegas Jaya Negara.
Ia berharap kesiapsiagaan yang didukung koordinasi kuat, langkah pencegahan terencana, serta keterlibatan aktif masyarakat dapat mewujudkan Kota Denpasar yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan koordinasi yang kuat, langkah pencegahan yang terencana, serta keterlibatan aktif seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan Kota Denpasar yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana,” pungkasnya.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Humaspemkotdps
