BADUNG, KEN-KENKHABARE — Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10/2026).
Bupati Adi Arnawa mengatakan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk memodernisasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapannya tidak hanya menyasar transaksi penerimaan, seperti pembayaran pajak dan retribusi, tetapi juga proses belanja pemerintah melalui penggunaan KKPD.
“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujarnya.
Menurut Adi Arnawa, Kabupaten Badung memiliki potensi besar untuk memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sistem pembayaran digital diharapkan membuat proses transaksi lebih cepat, mudah, dan nyaman, sekaligus memperkuat pertanggungjawaban keuangan.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, optimalisasi KKPD menjadi bagian penting dalam memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital untuk belanja daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memahami mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya agar penerapan sistem tersebut berjalan efektif.
Ia meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Badung mengoordinasikan seluruh pimpinan perangkat daerah, termasuk pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta administrator KKPD.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga diterapkan secara optimal dalam proses pengelolaan keuangan sehari-hari.
Melalui HLM dan FGD tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan penerapan transaksi keuangan digital. Berbagai masukan dari narasumber juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkuat kesiapan perangkat daerah dan merumuskan solusi atas kendala pelaksanaan di lapangan.
Selain digitalisasi belanja pemerintah, Pemkab Badung turut mendorong perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Pembayaran pajak dan retribusi secara digital diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Adi Arnawa menyebutkan, TP2DD memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendorong inovasi serta mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah.
“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur Teknologi Informasi Bank BPD Bali, Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta PA/KPA dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Badung.
Editor: I Nyoman Arta Wirawan
Sumber: Prokopimkabadung
