Mahasiswa Trisakti Gelar Aksi di DPR, Bawa Tritura Kembali

0
48
Foto: Ist. Demo Mahasiswa Trisakti, Jumat (19/6).

JAKARTA, KEN-KEN – Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di ibu kota dengan mengangkat sejumlah isu ekonomi, pemerintahan, demokrasi, dan supremasi sipil.

Berdasarkan laporan detikNews, massa mahasiswa Universitas Trisakti bergerak dari kawasan Tugu 12 Mei Reformasi menuju Gedung DPR RI dengan membawa tajuk “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat negara, serta pengembalian supremasi sipil.

Baca Juga:  Lindungi IKM dan UMKM Bali, Pemprov Dorong Kemudahan Akses Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perwakilan mahasiswa sekaligus Menteri Luar Negeri Kepresma Trisakti, Arief Rizquna, mengatakan tiga tuntutan tersebut menjadi pokok aspirasi yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut.

“Pertama, kita ingin pemulihan ekonomi dan politik secara nasional. Lalu yang kedua, kita ingin berantas inkompetensi dari pejabat negara hari ini. Dan yang ketiga adalah kita ingin mengembalikan supremasi sipil,” ucap Arief Rizquna, dikutip dari detikNews.

Selain membawa tiga tuntutan utama, massa mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Pada sektor ekonomi, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak atau BBM.

Mereka juga meminta pemerintah lebih serius dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kebijakan anggaran negara berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Baca Juga:  Masuk KEN 2026, Bupati Sanjaya Tegaskan Jatiluwih Festival VII sebagai Media Promosi dan Penggerak Ekonomi

Di bidang pemerintahan, mahasiswa menilai perlu adanya evaluasi terhadap pejabat publik yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat dijelaskan secara terbuka, jernih, dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Sementara itu, pada isu demokrasi dan supremasi sipil, mahasiswa menyampaikan dorongan agar ruang kebebasan sipil tetap dijaga.

Mereka juga meminta penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil serta menolak berbagai bentuk militerisme di ranah sipil.

Dalam laporan detikNews lainnya, pimpinan DPR RI disebut menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR.

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Sementara itu, SINDOnews melaporkan ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Aliansi Mercubuana, hingga massa HMI MPO turut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Imbas aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR sempat ditutup.

Penutupan dilakukan sejak kawasan pertigaan Jalan Gerbang Pemuda dengan Jalan Gatot Subroto.

Petugas kepolisian juga melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.

Laporan Okezone menyebut, penutupan Jalan Gatot Subroto mulai dilakukan saat ratusan mahasiswa dari Trisakti dan Esa Unggul tiba di depan Gedung DPR RI.

Kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, sementara kendaraan roda dua diarahkan melalui Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora dan Jalan Tentara Pelajar.

Aksi mahasiswa Trisakti tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Melalui gerakan bertajuk Tritura Kembali, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR membuka ruang dialog, mendengar aspirasi publik, serta menindaklanjuti berbagai kritik terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Dengan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib dan damai, aksi ini diharapkan menjadi ruang koreksi publik untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. (art).

Editor: Ken

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here