DENPASAR, KEN-KEN – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tersebut diikuti secara daring dari Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (18/6).
Presentasi Validasi IPKD ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pelaksanaan Validasi IPKD turut menghadirkan validator, yakni Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Sutaryo, serta Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono.
Tampak mendampingi Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta; Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari; Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati; Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi; serta OPD terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Hal ini menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi.
Lebih dari itu, pengelolaan keuangan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Upaya tersebut meliputi penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.
Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.
Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Dengan tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel, program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, terukur, dan berkelanjutan.
“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.
Pemkot Denpasar juga berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif.
“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujar Jaya Negara.
Melalui Presentasi Validasi IPKD ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin kuat dan terukur.
Penguatan tata kelola keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya Denpasar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Editor: Ken
