Arya Wibawa: Pemagangan Jadi Wahana Efektif Wujudkan Tenaga Kerja Berdaya Saing
DENPASAR, KEN-KEN – Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Pemagangan Nasional sebagai salah satu langkah strategis untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja, sekaligus mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut turut hadir jajaran Anggota Komisi IX DPR RI, Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Estiarty Haryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kemenaker RI, Andri Susila, Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Arya Wibawa menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten memastikan pelaksanaan program pemagangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Menurutnya, program pemagangan di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang tumbuh kuat seperti pariwisata dan jasa.
“Secara umum, kami mencatat bahwa sekitar 40 hingga 60 persen peserta pemagangan berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan menuju dunia kerja dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemagangan tidak hanya menjadi ruang belajar praktik bagi lulusan muda, tetapi juga berfungsi sebagai sarana adaptasi terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik tersebut dilaksanakan untuk mendalami berbagai persoalan dan isu strategis terkait pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional bagi lulusan perguruan tinggi di industri.
Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik memadai, namun masih memerlukan penguatan dalam keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan nyata di dunia kerja.
“Dalam konteks tersebut, pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan membuka peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI,” ujar Yahya Zaini.
Ia menambahkan, pemilihan Kota Denpasar sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Bali, Denpasar dinilai memiliki karakter yang sangat relevan untuk melihat secara langsung implementasi program pemagangan.
Aktivitas ekonomi yang tinggi di Kota Denpasar, lanjutnya, menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap memasuki dunia kerja.
Selain itu, kedekatan Denpasar dengan kawasan pariwisata internasional seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua menjadikan kota ini sebagai lokasi yang ideal untuk pengembangan pemagangan, khususnya pada sektor hospitality, kuliner, dan layanan jasa.
“Dengan karakter ekonomi berbasis jasa dan pariwisata, Kota Denpasar berpotensi menjadi model pengembangan pemagangan berbasis industri jasa dan pariwisata yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Yahya Zaini menegaskan bahwa kunjungan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
Melalui kunjungan tersebut, pihaknya berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program pemagangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dan peluang pengembangannya di masa mendatang.
Di akhir kegiatan, turut dilakukan penyerahan simbolis manfaat jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, program pemagangan diharapkan terus berkembang menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Editor: Ken
