DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara sungguh-sungguh agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa 10 Februari 2026.
Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada kearifan lokal dan dijalankan konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita membuat regulasi yang memihak IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi Bali. Di hilir, IKM/Koperasi menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali berdikari,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya strategi ekonomi terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro, dengan UMKM, IKM, dan koperasi sebagai penggerak utama. “Jika Ekonomi Kerthi Bali dijalankan serius, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan capaian positif perekonomian Bali dengan pertumbuhan 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen. Secara month to month dan year to date, Bali mencatat deflasi 0,34 persen, menunjukkan tekanan harga relatif terkendali.
Sektor pangan disebut sebagai faktor utama pembentuk inflasi, sehingga kedaulatan pangan harus diperkuat melalui produksi lokal, kepastian pasokan, dan distribusi lancar. Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali mendorong penggunaan produk lokal melalui Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018, yang terbukti menggerakkan ekonomi daerah, seperti pemanfaatan kain endek Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menambahkan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Ia menekankan pentingnya strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Editor: Ken
