SERANG, KEN-KEN — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, menjadi momen reflektif bagi masa depan pers Indonesia di tengah derasnya disrupsi digital dan kemajuan kecerdasan buatan (AI). Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan yang dihadiri ribuan insan pers dari seluruh penjuru Indonesia ini menandai komitmen kuat dunia pers terhadap penguatan demokrasi dan profesionalisme di era digital.
Dalam pidatonya, Muhaimin menegaskan bahwa pers yang profesional, independen, dan berkelanjutan merupakan syarat utama bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang kokoh.
“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritas di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan terancam,” ujar Muhaimin di hadapan ratusan insan pers dari seluruh Indonesia.
Muhaimin menyampaikan bahwa saat ini pers Indonesia berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, teknologi digital dan AI membuka peluang besar dalam produksi informasi. Namun, di sisi lain, disrupsi tersebut membawa risiko serius, seperti banjir informasi tak terverifikasi, polarisasi sosial, serta tekanan ekonomi terhadap industri media.
Menurutnya, dominasi platform digital global telah menggerus model bisnis media konvensional dan menyedot belanja iklan, menyebabkan banyak media mengalami penurunan kapasitas dan pengurangan tenaga kerja.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan menjadi beban insan pers semata. Negara tidak boleh abai. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat kohesi sosial,” tegasnya.
Muhaimin juga menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik yang konstruktif. Menurutnya, pers harus menjadi mitra korektif dalam demokrasi, bukan sekadar penggembira.
“Kritik dari pers adalah vitamin demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru membutuhkannya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlangsungan industri media tak kalah penting dari kemerdekaannya. Kebebasan pers harus diimbangi dengan ekosistem ekonomi yang adil, agar media tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek yang bisa merusak integritas pemberitaan.
Sementara itu Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia yang menjadi kesepakatan, menegaskan kembali komitmen insan pers terhadap: independensi media; profesionalisme dan etika jurnalistik; tanggung jawab sosial; Literasi digital dan verifikasi informasi
Deklarasi ini menjadi hasil penting dari Konvensi Nasional Media Massa yang digelar sehari sebelumnya, membahas tantangan dan arah masa depan jurnalisme di era digital dan AI.
Gubernur Banten menyambut baik penyelenggaraan HPN di daerahnya dan menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah dan demokrasi lokal.
Delapan dekade perjalanan pers nasional, dari masa kolonial hingga era digital, dipandang sebagai warisan berharga bangsa. HPN 2026 menegaskan bahwa pers yang merdeka dan berdaulat adalah pilar utama bagi bangsa yang berdaulat.
Editor: Ken
