Gubernur Koster: TNI-Polri Perketat Pengamanan Bandara dan Pelabuhan
DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Minggu (31/8/2025). Hadir pula Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta perwakilan majelis umat beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tokoh adat se-Kabupaten/Kota di Bali.
Pertemuan tersebut membahas situasi pasca demonstrasi yang berlangsung di Bali dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI, Kapolri, dan Mendagri telah merespons dengan bijak serta memberikan arahan agar kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forkopimda dan tokoh agama dalam menjaga keamanan wilayah.
“Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi. Karena itu, aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan pihak luar yang datang ke Bali,” ujar Koster.
Ia menambahkan, aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Gubernur juga meminta para pemuka agama mengeluarkan imbauan kepada umat untuk ikut menjaga ketertiban. “Bali adalah destinasi wisata dunia. Jika situasi tidak kondusif, maka citra dan perekonomian akan langsung terdampak. Karena itu, saya mengajak seluruh umat beragama, majelis desa adat, dan pecalang menjaga keamanan Bali,” tegasnya.
Koster juga mengumumkan rencana apel besar pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon pada Senin (1/9/2025). Ribuan pecalang akan dikerahkan untuk memperkuat keamanan daerah dan mencegah aksi anarkis.
Selepas pertemuan, Gubernur bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali serta Forkopimda menyampaikan pernyataan resmi. Dalam deklarasi yang dibacakan Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi, FKUB menegaskan lima sikap:
- Menolak segala bentuk demo anarkis di Bali, khususnya yang dilakukan massa dari luar daerah.
- Mengajak masyarakat Bali tetap tenang, waspada, dan menjaga keamanan dengan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, ormas, dan pecalang.
- Menghormati penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional, namun menekankan agar dilakukan secara santun, berbudaya, dan tanpa anarkisme.
- Menjaga citra Bali sebagai tanah kelahiran bersama sekaligus destinasi wisata dunia yang baru pulih pasca pandemi.
- Mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan serta menindak tegas pelaku anarkis yang merusak citra Bali.
“Dengan dukungan umat beragama dan pecalang, kami yakin Bali akan tetap kondusif meski di daerah lain masih terjadi demonstrasi. Keamanan dan ketenangan Bali adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Koster.
Editor: Ken
