JAKARTA, KEN-KEN – Komisi V DPR RI menegaskan bahwa Bali harus mendapat perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur nasional, mengingat posisinya sebagai motor utama pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar di sektor tersebut. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali, yang digelar pada 8 April 2026.
Dalam paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Jika digabung dengan wisatawan domestik, total kunjungan ke Bali disebut mencapai sekitar 16,3 juta orang. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan menyentuh Rp176 triliun, atau lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
Koster menegaskan bahwa struktur ekonomi Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar tidak bisa lagi ditunda jika Bali ingin tetap kompetitif sebagai destinasi wisata dunia.
Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang kini dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, keterbatasan air bersih, masalah sampah, hingga belum memadainya jaringan jalan dan fasilitas pelabuhan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Bali mengusulkan percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti underpass Jimbaran, peningkatan jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Menurut Koster, lonjakan kendaraan dari Jawa menuju Bali saat musim libur dan hari raya kerap menimbulkan kemacetan parah karena seluruh tekanan terkonsentrasi di satu titik penyeberangan. Karena itu, ia mendorong dibukanya alternatif akses penyeberangan langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar distribusi arus kendaraan lebih merata.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diperlakukan secara biasa. Ia mengingatkan bahwa kontribusi ekonomi Bali sangat besar, sehingga kelalaian dalam membenahi infrastrukturnya justru dapat menimbulkan kerugian nasional dalam jangka panjang. Ia juga menyinggung perlunya penanganan abrasi pantai dan infrastruktur pendukung pariwisata secara lebih cepat dan terukur.
Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas transportasi, terutama penerbangan domestik menuju Bali, yang menurutnya masih kerap menyulitkan wisatawan. Isu konektivitas ini dinilai harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan wisatawan dan daya saing Bali sebagai destinasi unggulan.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Bali tidak hanya tetap menjadi destinasi unggulan dunia, tetapi juga memiliki dukungan infrastruktur yang sepadan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks itu, percepatan pembangunan infrastruktur Bali tidak lagi sekadar kebutuhan daerah, melainkan kepentingan strategis nasional.
Editor: Ken
