Tekankan Penguatan Pengawasan Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
DENPASAR, KEN-KEN – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, secara resmi membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kota Denpasar Tahun 2026, Rabu (18/2), bertempat di Graha Sewakadarma Lumintang.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini melibatkan Inspektur Provinsi Bali serta diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, perbekel, pimpinan perusahaan daerah, hingga kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Denpasar. Rakor ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semakin akuntabel dan berintegritas.
Dalam sambutan Wali Kota Denpasar yang dibacakan Sekda Eddy Mulya, ditegaskan bahwa pengawasan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.
“Inspektorat bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bukan hadir untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan pendampingan dan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.
Sekda Eddy Mulya menyampaikan bahwa tantangan pengelolaan pemerintahan tahun 2026 semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika regulasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat. Fokus pengawasan diarahkan pada: (1) Reviu, monitoring, dan evaluasi program; (2) Pemeriksaan ketaatan dan kinerja; (3) Pengawasan tata kelola desa; (4) Peningkatan kapabilitas APIP; (5) Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen kolaborasi dan pengembangan kapasitas diri, serta menjadikan regulasi dari kementerian dan lembaga sebagai pedoman berbenah secara berkelanjutan.
“Kita menyadari masih ada keterbatasan. Namun semangat melayani harus tetap menjadi prioritas utama, sehingga pelayanan paripurna kepada masyarakat dapat terus kita hadirkan,” tambahnya.
Inspektur Daerah Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, menegaskan bahwa sosialisasi dan rakor ini diikuti seluruh kepala OPD, camat, lurah, perbekel, pimpinan perusahaan daerah, hingga kepala sekolah.
“Inspektorat memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengawal tata kelola pemerintahan agar bebas dari penyimpangan, korupsi, dan indikasi fraud. Sosialisasi dan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor, sekaligus langkah konkret menuju terwujudnya pemerintahan Kota Denpasar yang transparan, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Editor: Ken
