DENPASAR, KEN-KEN – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Denpasar, Rabu (25/3).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD IB Yoga Adi Putra serta I Made Oka Cahyadi Wiguna, seluruh anggota DPRD, Sekda Denpasar IGN Eddy Mulya, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam pidato pengantarnya, Jaya Negara menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk laporan tahunan kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan tersebut memuat capaian program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya, kebijakan strategis yang dijalankan, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan manusia di Kota Denpasar terus menunjukkan tren positif. Selama satu dekade terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar telah masuk kategori sangat tinggi, bahkan pada tahun 2025 mencapai angka 85,63 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,11 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 2,11 persen pada tahun 2024 menjadi 1,41 persen di tahun 2025. Hal serupa terjadi pada angka kemiskinan yang turun dari 2,59 persen menjadi 2,16 persen.
Peningkatan juga terlihat di sektor kesehatan, khususnya angka harapan hidup yang naik dari 75,80 tahun pada 2024 menjadi 76,49 tahun pada 2025. Selain itu, capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat disebut terus mengalami perbaikan.
Dari sisi keuangan daerah, Jaya Negara menjelaskan bahwa APBD Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan pendekatan kinerja. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,38 triliun dan terealisasi mencapai Rp3,56 triliun atau 105,13 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4,08 triliun terealisasi Rp3,61 triliun atau 88,48 persen. Untuk pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran masing-masing terealisasi 100 persen sesuai rencana.
Di akhir penyampaiannya, Jaya Negara berharap DPRD dapat memberikan masukan terhadap LKPJ yang disampaikan.
“Besar harapan kami untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari para anggota dewan yang terhormat, sebagai bagian dari upaya penyempurnaan dan pertanggungjawaban bersama dalam membangun Kota Denpasar secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Editor: Ken
