DENPASAR, KEN-KEN – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tengah mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di Indonesia. Ingin stop impor BBM dengan menargetkan seluruh kendaraan di Indonesia jadi total listrik.
Kebijakan ini bukan hanya soal kendaraan ramah lingkungan, tetapi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional.
Salah satu tujuan utama adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini membebani anggaran negara. Dengan beralih ke kendaraan listrik, pemerintah berharap dapat menekan impor BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan kendaraan listrik. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa Indonesia harus menuju “total listrik” guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, sekaligus mendorong transformasi ekonomi berbasis energi terbarukan.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi menyeluruh sektor transportasi melalui konversi kendaraan berbasis bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga kendaraan berat seperti truk dan traktor.
“Saya ingin total listrik. Kenapa? Dan saya ingin listriknya itu dari, solar, dari matahari, kenapa? Justru menghadapi ini (harga minyak). Kalau kita mau pakai mobil, combustion engine, mobil, bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor,” kata Prabowo dalam acara jurnalis senior dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3).
Meski demikian, penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin tidak sepenuhnya dihapuskan. Pemerintah masih membuka ruang bagi kelompok tertentu dengan kemampuan ekonomi tinggi untuk tetap menggunakan kendaraan konvensional, namun dengan konsekuensi harga bahan bakar yang mengikuti mekanisme pasar global tanpa subsidi.
“Tapi the whole plan is, semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor, harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya, yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan, lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia, mau USD 200, lo orang kaya kok,” kata Prabowo.
Dalam mendukung kebutuhan energi kendaraan listrik tersebut, pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi berbasis terbarukan, khususnya tenaga surya. Target ambisius pun dicanangkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga kapasitas 100 gigawatt dalam waktu relatif singkat.
Saat ini, kapasitas energi surya nasional masih berada di kisaran 11 gigawatt, sehingga diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur energi secara signifikan. Selain itu, pemerintah juga berencana menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dinilai tidak efisien dan memiliki biaya produksi tinggi.
“Kita masih punya, pembangkit listrik tenaga diesel sebesar,13 gigawatt, Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi kita saya kira dalam waktu dekat, 13 gigawatt bisa kita adakan (dengan tenaga surya),” kata Prabowo.
Dengan langkah tersebut, diharapkan terjadi peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
“Semua motor, mobil hingga truk harus tenaga listrik,” ujarnya, seraya menyebut kebijakan tersebut sebagai “game changer” bagi ekonomi nasional.
Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan besar dalam cadangan nikel, bahan utama baterai kendaraan listrik. Dengan memanfaatkan potensi ini, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan berbagai insentif, seperti pengurangan pajak, subsidi pembelian, hingga kemudahan investasi bagi produsen kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
Namun, tantangan tetap ada. Infrastruktur pengisian daya masih terbatas, harga kendaraan relatif tinggi, dan tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Editor: Ken
