Perkuat Kapasitas Pimpinan Daerah untuk Fiskal yang Sehat dan Berdampak
JAKARTA, KEN-KEN – Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta, Kamis, (12/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang sehat, berkualitas, serta berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
Plt. Kepala BPPK, Sudarto, menyampaikan bahwa meski workshop serupa pernah digelar pada 2024, kegiatan kali ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya tata kelola keuangan daerah, sinergi pusat-daerah, serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan yang direncanakan dapat berjalan lebih baik. Ia menekankan bahwa kompetensi SDM menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Workshop ini diharapkan mampu mengubah cara daerah memandang dan mengalokasikan anggaran, sehingga menjadi pemicu efisiensi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sekda Denpasar, Eddy Mulya, yang hadir bersama Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Keuangan mendukung agenda nasional, termasuk harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa perekonomian daerah adalah salah satu pilar utama pertumbuhan nasional, sehingga pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas.
Materi workshop mencakup isu strategis seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, peran belanja daerah sebagai pengungkit pertumbuhan, percepatan realisasi belanja dan manajemen kas, penggalian potensi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, strategi pembiayaan dan investasi termasuk KPBU, serta penguatan integritas dan sistem pengendalian internal.
“Kegiatan ini juga mendukung program sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah. Pemda dengan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan yang meningkat akan berpeluang memperoleh insentif fiskal,” jelas Eddy Mulya.
Editor: Ken
