Wawali Arya Wibawa Paparkan Peran LPD untuk Kemandirian Desa Adat
DENPASAR, KEN-KEN – Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar sebagai rujukan dalam pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Hal ini disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Wawan Hermawan saat melakukan kunjungan studi tiru yang diterima Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Selasa (25/11).
Turut mendampingi rombongan Pemkot Yogyakarta jajaran pimpinan OPD, sementara dari Pemkot Denpasar hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala BPKAD Luh Putu Kusuma Dewi, Kepala Dinas Kebudayaan Raka Purwantara, Ketua Parum Bendesa se-Kota Denpasar AA Ketut Wirya, serta Plt. Kepala LPLPD Kota Denpasar I Nyoman Wiryana.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, BUKP merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat pedesaan dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional dan kaki lima. Selain menyalurkan kredit, BUKP juga melayani tabungan dan deposito masyarakat. “Kami melihat kesamaan budaya dan geografis dengan Bali, sehingga ingin belajar tata kelola LPD di Denpasar agar BUKP dapat tumbuh menjadi lembaga profesional,” ujarnya.
Wawali Denpasar Arya Wibawa menyambut baik kunjungan tersebut sebagai ajang tukar inovasi dan sinergi antar daerah. Ia menegaskan, LPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian desa adat. “LPD melalui peran sosialnya membantu masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan upacara adat seperti Metatah, Nyekah, Memukur, dan Mepetik. LPD juga berkontribusi dalam pelayanan pajak serta kredit permodalan bagi UMKM,” jelasnya.
Arya Wibawa berharap pertemuan ini membawa kemajuan bagi kedua kota. “Sharing inovasi LPD di Denpasar diharapkan dapat melengkapi tata kelola keuangan berbasis desa demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Editor: Ken
