Pastikan Intervensi Tepat Sasaran dan Data Aktual Jadi Dasar Kebijakan
DENPASAR, KEN-KEN — Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat langkah konkret dalam menekan angka stunting melalui intervensi terarah, pengawasan berkelanjutan, dan validasi data di lapangan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa meninjau langsung pelaksanaan pengukuran serentak pencegahan stunting di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu (8/11).
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, para Camat se-Kota Denpasar, serta Perbekel Desa Sanur Kauh, Made Ada.
Dalam peninjauan, Walikota Jaya Negara berinteraksi langsung dengan masyarakat dan tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala balita. Ia juga meninjau aktivitas pemantauan tumbuh kembang anak serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
“Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP. Seperti di Sanur Kauh, dari 10 kasus stunting, 7 di antaranya merupakan balita dari luar Denpasar. Namun mereka tetap kami tangani dan pantau karena mereka tinggal di wilayah Denpasar,” tegas Jaya Negara.
Jaya Negara menegaskan, Pemkot Denpasar terus berinovasi untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk non-Denpasar. Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan dana bagi hasil pajak guna mendukung intervensi di tingkat desa dan kelurahan.
“Selama ini dana desa tidak bisa digunakan untuk warga ber-KTP luar Denpasar, padahal mereka juga tinggal dan tumbuh di sini. Kami berupaya agar dana bagi hasil pajak bisa menjadi solusi untuk intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas: menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting,” ujar Jaya Negara.
Berdasarkan hasil sementara pengukuran terhadap 4.000 balita, tercatat hanya 0,2 persen yang terindikasi stunting—angka yang jauh di bawah rata-rata nasional 10,4 persen.
“Kami ingin memastikan angka riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memperbarui validitas data di lapangan.
“Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat angka stunting Denpasar turun dari 10,8 persen menjadi 10,4 persen. Namun berdasarkan pemantauan elektronik melalui aplikasi E-PPGBM, kami menemukan hanya sekitar 2 persen kasus. Karena itu, pengukuran serentak ini penting untuk mendapatkan data yang aktual dan komprehensif,” ungkapnya.
Hingga minggu kedua November 2025, dari 4.400 balita yang telah diukur, hanya ditemukan 13 balita masuk kategori stunting atau sekitar 0,2 persen. Kegiatan pengukuran berlangsung selama dua minggu, dengan target 20 ribu balita di seluruh wilayah Denpasar.
“Setelah seluruh data terinput, kami akan mengetahui angka riil stunting di Denpasar yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program intervensi berikutnya,” tutup dr. Candrawati.
Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan inovasi berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan generasi Denpasar yang sehat, cerdas, dan bebas stunting, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Ken
