DENPASAR, KEN-KEN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar secara resmi dinilai Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (8/9). Kehadiran tim yang dipimpin Nadjamuddin Mointang disambut Kepala Bapenda Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Kantor Bapenda Denpasar.
Usai melakukan penilaian di kantor, TPN turut meninjau inovasi kluster pajak digital Melodi Sanur. Hadir dalam kesempatan itu Plt. Asisten I Luh Made Kusuma Dewi, Sekretaris Bapenda Denpasar I Dewa Gede Rai, Kabid Dalev Made Rai Mulyawan, Kabid Renbang Dedy Sutrisna Agung, serta tim Zona Integritas WBBM 2025.
Langkah ini memperpanjang capaian positif Bapenda Denpasar yang pada tahun 2023 lalu telah resmi menyandang status Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pimpinan TPN ZI WBBM, Nadjamuddin Mointang, menegaskan bahwa penilaian dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah benar-benar menerapkan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
“Melalui penilaian ini, kami ingin memastikan instansi pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, serta melayani,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas kesempatan mengikuti penilaian WBBM.
“Kami bangga Bapenda Denpasar lolos mengikuti penilaian ini. Ini menjadi pengakuan atas upaya kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa Bapenda Denpasar telah melahirkan sejumlah inovasi digital yang mempermudah pelayanan pajak bagi masyarakat, di antaranya Melodi Sanur, Lapak Ketumbar, Pak Ketut, Reditya, dan Paon Gatsu.
“Inovasi ini terbukti memudahkan masyarakat membayar pajak sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kami berharap penilaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berbenah dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” jelas Eddy Mulya.
Bapenda Denpasar pun berkomitmen menjadikan prinsip Zona Integritas sebagai landasan dalam setiap aspek pelayanan, sekaligus menjadi contoh bagi instansi lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Editor: Ken
