BANDUNG, KEN-KEN — Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmen dalam mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir dengan menggandeng pemerintah pusat. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi dalam forum evaluasi Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang berlangsung di GH Universal Hotel, Bandung, pada Rabu (14/8).
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, hadir memaparkan program strategis pengelolaan sampah, sekaligus menyampaikan arah pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi kelas A, bahkan menuju pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, serta peserta dari berbagai daerah, Alit Wiradana menegaskan bahwa sejak 2018, Kota Denpasar telah memiliki UPTD pengolahan sampah di tiap kecamatan. Upaya ini diperkuat dengan kebijakan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang mendorong pemilahan khusus sampah organik dari hulu.
“Program berbasis sumber ini dilakukan dengan sistem Teba Modern bagi warga yang memiliki lahan dan komposter bagi yang tidak memiliki lahan, melalui dukungan APBD dan APBDes. Saat ini kami juga tengah menyiapkan kajian retribusi sampah berbasis QR Code dengan melibatkan pihak ketiga, ditargetkan rampung pada 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekda Denpasar menekankan bahwa penguatan kelembagaan UPTD sangat penting agar fungsi operator dan regulator lebih jelas, sehingga tata kelola sampah dapat lebih efektif dan akuntabel.
Melalui sinergi ini, Pemkot Denpasar berharap mampu mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah berkelanjutan, sekaligus mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berlandaskan pelestarian lingkungan hidup.
Editor: Ken
