Jakarta, KEN-KEN – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri audiensi bersama Kepala Staf Kepresidenan RI, Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, pada Kamis (22/5) pagi di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, serta Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana selaku Dewan Pengurus APEKSI 2025–2030. Hadir pula perwakilan asosiasi pemerintahan lainnya seperti APPSI (Provinsi), APKASI (Kabupaten), ADPSI (DPRD Provinsi), ADKASI (DPRD Kabupaten), dan ADEKSI (DPRD Kota).
Audiensi diawali dengan arahan Kepala Staf Kepresidenan, dilanjutkan dengan paparan dari para kepala daerah yang mewakili asosiasi masing-masing.
Wali Kota Jaya Negara, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI, menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas pemerintahan guna memperkuat efektivitas pembangunan nasional.
“Sinkronisasi pusat dan daerah sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks, sekaligus mendukung efektivitas otonomi daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045,” jelas Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momen strategis untuk menyampaikan isu-isu nasional kepada kepala daerah secara langsung. Beberapa program prioritas yang dibahas antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), serta evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami ingin memastikan sinergi program pusat daerah terus terjaga melalui forum-forum asosiasi pemerintahan daerah. Semoga forum ini memberi solusi konkret atas persoalan daerah dan memperkuat kontribusi bagi pembangunan bangsa,” tegasnya.
Ditambahkannya, harapan bagi peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini bisa mensinergikan kegiatan program yang ada melalui forum – forum asosiasi yang ada. “Pelaksanaan kemandirian daerah melalui otonomi daerah mencarikan solusi dari permasalahan dan hambatan yang ada ditengah masyarakat. Semoga forum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara, ” pungkasnya.
[Ken]
