Denpasar, ken-kenkhabare.com | Bali Lintas Media – TPST Kesiman Kertalangu merupakan TPST pertama dengan sistem yang tidak ruwet tapi hasilnya konkret. Presiden berharap sistem ini bisa di copy oleh daerah lain demikian Pidato Presiden Jokowi saat meresmikan TPST Kesiman Kertalangu, (13/3/2023).
“ Saya minta agar daerah lain mencontoh sistem TPST ini, karena sangat simpel dan canggih tidak begitu ruwet,” ujar Presiden Jokowi dalam peresmian TPST Kesiman Kertalangu.
Pasca diresmikannya TPST Kesiman Kertalangu memang masih belum 100 % bisa mengatasi permasalahan sampah di kota Denpasar. Seluruh komponen masyarakat dan stakeholder harus memiliki mindset yang sama dalam mengatasi permasalahan sampah di kota Denpasar.
Perlu ada satu instrumen yang menjadi petunjuk ditingkat implementasi yang jadi role model dalam penanganan sampah, terlebih di Bali berbagai macam sampah ditemui.
DLHK sebagai institusi yang paling bertanggung jawab terhadap masalah sampah perlu membuat terobosan agar masalah sampah dapat tertangani secara signifikan. Petugas kebersihan yang ada saat ini perlu diajak duduk bersama agar mengetahui permasalahan yang dihadapi.
Terkait dengan komentar miring di media sosial terhadap masalah sampah, termasuk juga para petugas kebersihan yang lebih dominan adalah tenaga kontrak terkait upah yang diterima, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja mereka.
Kadis DLHK kota Denpasar Ida Bagus Putra Wibawa, saat dihubungi terkait hal itu mengatakan bahwa tenaga kontrak petugas kebersihan memakai sistem shift. Pershift waktu kerja maksimal 3 jam.
“Tenaga kebersihan yang kita gunakan cukup banyak karena sistem kerjanya padat karya, bukan padat modal,” ujar Ida Bagus Putra Wibawa
“Sistem pengupahan kami sudah sesuai dengan aturan Depnaker, kami sebagai institusi tentunya sangat konsen akan hal itu. Dalam aturan ketenagakerjaan melalui perjanjian PKWT, kami sudah jelaskan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak,” ujarnya.
“Namun meskipun demikian pemerintah kota sudah berencana menaikan upah tenaga kontrak pada tahun 2023. Hal ini karena pengaruh inflasi juga walaupun kecil namun tentunya berpengaruh terhadap harga barang pokok,” tambahnya.
Dalam masa pileg akhir-akhir banyak tokoh aktifis dari LSM, partai politik maupun beberapa calon DPD sangat kritis menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Ini menjadi introspeksi buat pemerintah daerah.
[Red/BLM]
