DENPASAR, KEN-KEN — Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi infrastruktur, transportasi, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, serta meteorologi dan pencarian pertolongan (SAR). Pertemuan berlangsung di Gedung Kertha Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (12/2), dan membahas capaian pembangunan Bali, tantangan strategis, serta usulan program infrastruktur prioritas.
Gubernur Koster memaparkan bahwa perkembangan pembangunan Bali menunjukkan tren positif yang melebihi capaian sebelum pandemi COVID‑19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 tercatat 79,37, menempatkan provinsi ini pada peringkat kelima nasional. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen, lebih tinggi dari rata‑rata nasional sebesar 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan di Bali tercatat rendah sebesar 3,42 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,45 persen. Kontribusi sektor pariwisata tetap dominan, dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang pada 2024, menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
Meski capaian pembangunan membanggakan, Koster menekankan bahwa Bali menghadapi sejumlah tantangan serius, termasuk alih fungsi lahan, permasalahan sampah, kerusakan lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan daerah di luar Sarbagita. Kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah program infrastruktur strategis, antara lain: Pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten; Underpass dan jembatan baru; Sistem penyediaan air baku; Pusat olahraga provinsi; Pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa pembangunan Bali perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang khusus dan komprehensif, serta selaras dengan budaya lokal.
“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus.
Ia mencontohkan pengalaman pembangunan di negara lain seperti Malaysia dan menegaskan bahwa pembangunan yang tidak biasa justru menjadi daya tarik ikonik Bali.
Lasarus juga menegaskan bahwa kontribusi ekonomi Bali kepada nasional sangat besar, dan oleh karena itu negara harus hadir dan membantu percepatan pembangunan.
“Bali sudah menyumbang banyak bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Gubernur Koster menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali harus mempertimbangkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan.
“Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah instansi juga memaparkan materi strategis, antara lain: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai penanganan jalan nasional, penanganan banjir, pengamanan pantai, dan peningkatan kualitas jalan tol di Bali; BMKG Provinsi Bali memaparkan peralatan operasional utama; Badan SAR Nasional (BASARNAS) memaparkan strategi operasi pencarian dan pertolongan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah Bali.
Editor: Ken
