DENPASAR, KEN-KEN — Pariwisisata Bali saat ini berada di titik kritis. Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan serius, mulai dari krisis lingkungan, kepadatan daya dukung wilayah (overcapacity), hingga tekanan globalisasi. Kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam Seminar Internasional Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa bertajuk “Tourism Bali at a Crossroads: Environmental Crisis, Overcapacity, and Global Challenges”, yang digelar di Ruang Sri Wijaya Mahadewi, Kampus Pascasarjana Universitas Warmadewa, Selasa (27/1) yang dibuka oleh Dekan Fakultas Pascasarjana, Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati.
Hadir Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Prof. Dr. Drs. AA. Wisnumurthi, M.Hum.
Dalam sambutannya Rektor Unwar memberikan apresiasi atas dilaksanakannya Seminar International, dan selamat datang kepada seluruh undangan yang hadir.
“Semoga seminar ini memberikan dampak dan manfaat sesuai dengan visi unwar go global di tahun 2034, dan selaku Rektor Universitas Warmadewa, mengucapkan selamat dan kepada partisipan akan membawakan manfaat yang luar biasa dan memberikan nilai dan kontribusi strategis kepada pariwisata Bali. Dukungan internasional akan menjadi hal yang penting bagi lembaga khususnya Fakultas Pascasarjana, dan memberikan dampak pada pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata dunia,” terangnya.
Sementara itu Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., turut memberikan apreasiasi kepada Fakultas Pascasarjana dalam melaksanakan seminar internasional berkenaan dengan reorientasi pembangunan pariwisata di Bali.
“Pariwisata Bali mengalami pasang surut dengan konsep dan pemahaman serta imlementasi kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali. Banyak hal yang perlu dikritisi bagaimana membangun pariwisata Bali yang berkualitas. Tentu memberikan rasa aman, nyaman dengan tetap menjaga kelestarian adat dan budaya. Dalam Seminar ini diharapkan nanti akan dapat melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan pariwisata Bali. Awalnya mendengungkan Suistainability tourism ke generatif tourism,” ungkapnya.
Dalam berbagai paparan, disoroti bahwa Bali saat ini menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata, krisis air bersih di wilayah selatan, peningkatan timbulan sampah, hingga pencemaran pesisir dan laut. Selain itu, kepadatan wisatawan yang melampaui daya dukung wilayah telah memicu kemacetan, tekanan infrastruktur, serta konflik tata ruang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata perlu segera ditransformasikan. Pariwisata Bali dinilai membutuhkan pendekatan baru yang menempatkan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta perlindungan nilai budaya sebagai prioritas utama.
Seminar ini juga menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dalam merespons krisis pariwisata Bali. Hukum progresif memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma formal, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang berpihak pada keadilan substantif dan keberlanjutan.
Dalam konteks Bali, hukum progresif mendorong reformulasi regulasi pariwisata agar tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Regulasi tata ruang, perizinan lingkungan, serta kebijakan investasi dinilai perlu disusun ulang dengan berbasis daya dukung ekologis dan kearifan lokal.
Nilai-nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi sebagai filosofi hidup masyarakat Bali dipandang relevan untuk diintegrasikan secara normatif ke dalam kebijakan hukum pariwisata, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Selain persoalan lokal, seminar ini juga mengulas tantangan global yang dihadapi Bali, seperti perubahan iklim, standar global pariwisata berkelanjutan, serta tekanan industri pariwisata internasional. Bali dituntut mampu mempertahankan identitas kultural dan kedaulatan ekologisnya di tengah arus globalisasi.
Para narasumber sepakat bahwa integrasi prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kebijakan daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan pariwisata Bali sejalan dengan komitmen global dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
- Reformulasi regulasi pariwisata Bali berbasis keberlanjutan dan keadilan ekologis.
- Pembatasanian pembangunan akomodasi wisata di wilayah yang telah mengalami overcapacity.
- Penguatan penegakan hukum lingkungan, termasuk penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
- Integrasi kearifan lokal dan peran desa adat dalam pengambilan keputusan tata ruang dan investasi.
Seminar internasional ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan paradigma pembangunan pariwisata Bali. Bali tidak hanya harus dipertahankan sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga sebagai ruang hidup yang layak, lestari, dan bermartabat bagi generasi sekarang dan mendatang.
Seminar ini juga dihadiri oleh akademisi, peneliti, praktisi hukum, mahasiswa magister dan doktor, serta para pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan lingkungan. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus forum strategis untuk merumuskan arah baru pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dengan sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, transformasi pariwisata Bali menuju arah yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan diyakini dapat diwujudkan. (Art)
Editor: Ken
