I. Pendahuluan
Dalam wacana administrasi negara, istilah seperti good governance, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi sering terdengar bak mantra yang diulang tanpa henti. Namun, di balik gemanya kata-kata tersebut, terdapat jurang nyata antara kebijakan yang tertulis rapi dalam dokumen strategis dan kenyataan pahit di lapangan.
Paradoks pun muncul: teknologi diagungkan sebagai solusi pelayanan publik, tetapi aplikasi yang mahal sering gagal berfungsi; target penerimaan pajak dinaikkan untuk membiayai pembangunan, sementara kepercayaan publik justru terkikis oleh kasus korupsi dan ketidakefisienan. Tulisan ini lahir dari kegelisahan akademik untuk memahami mengapa sektor publik kerap terjebak dalam reformasi kosmetik, serta apa implikasi nyata dari kegagalan menerjemahkan prinsip teoretis menjadi praktik yang berpihak pada rakyat.
1. Dominasi “Managerialisme” dan Pengabaian Nilai Publik
Gelombang New Public Management (NPM) membawa logika efisiensi dan target kuantitatif ke jantung sektor publik. Namun, fokus berlebihan pada pencapaian angka sering mengorbankan nilai mendasar seperti keadilan, akuntabilitas substantif, dan public value.
Budaya kerja mekanistis mendorong aparat “mengejar angka” demi laporan, bukan menyelesaikan masalah riil warga. Fenomena gaming the system muncul: data dimanipulasi agar terlihat baik, sementara pelayanan tetap stagnan. Proyek teknologi informasi pemerintah yang mahal menjadi contoh klasik—modernisasi semu tanpa desain berpusat pada pengguna, berujung pada pemborosan anggaran.
Sektor publik bukanlah pabrik. Nilai utamanya terletak pada keadilan distributif, membangun kepercayaan sosial, dan melindungi hak warga—hal-hal yang tidak bisa diukur sekadar dengan spreadsheet.
2. Krisis Kepercayaan dan Keretakan Kontrak Sosial
Ketidakselarasan antara retorika pemerintah dan tindakan nyata telah mengikis kepercayaan publik—modal sosial paling penting bagi efektivitas kebijakan, termasuk kepatuhan pajak sukarela.
Dalam teori pertukaran sosial, hubungan warga-negara adalah transaksi: warga menyerahkan pajak dan ketaatan, lalu mengharapkan imbal balik berupa pelayanan publik dan keadilan. Ketika dana diselewengkan untuk korupsi atau proyek tidak efektif, publik merasa “dikhianati.”
Psikologi ini menurunkan tax morale. Warga mempertanyakan legitimasi moral membayar pajak, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kontribusinya tidak dihargai. Dari perspektif Agency Theory, ini adalah kegagalan pengawasan principal (rakyat) terhadap agent (pemerintah). Lembaga pengawas memang ada, tetapi efektivitasnya sering dibatasi oleh politik dan kapasitas internal.
3. Disfungsi Institusional dan Resistensi Akuntabilitas Holistik
Budaya birokrasi sering menghambat akuntabilitas holistik—yang seharusnya mencakup atasan, antar-lembaga, dan publik. Akuntabilitas masih berfokus pada prosedur (compliance), bukan hasil nyata.
Sifat sektoral antar-kementerian menghambat kolaborasi untuk masalah kompleks seperti stunting atau kemiskinan. Partisipasi publik pun masih formalistik dan tokenistik, sehingga suara rakyat jarang memengaruhi kebijakan. Akibatnya, kebijakan terasa jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
III. Penutup
Masalah sektor publik bersifat sistemik dan saling terkait. Tidak ada solusi instan atau perbaikan teknis sederhana. Yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma: dari sekadar “mengelola” publik menjadi “melayani” dan “memberdayakan” publik.
- Pertama, ukuran keberhasilan harus direvisi. KPI tidak cukup mengukur output, tetapi harus fokus pada outcome (dampak kesejahteraan warga) dan impact (perubahan struktural).
- Kedua, membangun kepercayaan menuntut transparansi radikal. Data anggaran, pengadaan, dan kinerja harus terbuka, mudah diakses, dan ramah publik.
- Ketiga, reformasi harus menyentuh budaya organisasi dan insentif. Promosi dan penghargaan diberikan pada mereka yang membangun kolaborasi, inovasi pelayanan, dan keberanian melaporkan kegagalan untuk pembelajaran.
Sektor publik yang berdaya bukan tentang gedung megah atau aplikasi canggih, melainkan integritas, kapasitas beradaptasi, dan ketulusan mendengar rakyat. Tantangan terbesar bukan regulasi baru atau teknologi, tetapi kemauan politik dan birokrasi untuk membuka diri, rendah hati, dan menempatkan kepentingan publik sebagai kompas utama.
Penulis: Michaela Varela Klau.
