DENPASAR, KEN-KEN – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menerima secara resmi kunjungan kerja Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, I Made Aryana, di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (9/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan pengelolaan kepabeanan yang adil, efektif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Wali Kota Jaya Negara menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung kinerja dan kebijakan Bea Cukai sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Pemerintah Kota Denpasar siap mendukung pengelolaan kepabeanan yang berintegritas. Hal ini tentu memerlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat. Kami siap bersinergi dengan Kantor Bea Cukai Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Wali Kota Jaya Negara juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat, terutama di sektor perdagangan dan logistik yang bersinggungan langsung dengan layanan kepabeanan. Menurutnya, kolaborasi ini akan mendukung pengawasan yang efektif tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap sinergi ini berdampak langsung pada penguatan sektor ekonomi masyarakat di Kota Denpasar,” tambahnya.
Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, I Made Aryana, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kota Denpasar. Ia menjelaskan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh dan integratif.
“Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar. Wilayah kerja kami mencakup Kota Denpasar, sehingga sinergi sangat dibutuhkan,” jelas Aryana.
Lebih lanjut, Aryana menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran hukum di bidang kepabeanan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea dan cukai, tanpa mengorbankan kelancaran arus barang dan ekonomi rakyat.
Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan sistem kepabeanan yang tidak hanya akuntabel dan transparan, tetapi juga inklusif terhadap dinamika ekonomi daerah. Kolaborasi semacam ini diyakini mampu mendukung agenda pembangunan nasional dari level lokal.
Editor: Ken
