DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu partai politik. Hal ini disampaikannya saat menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-VII Tahun 2025 di Gedung Citta Kelangen, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, pada Minggu (29/6).
“Bung Karno bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hari ini tanpa perjuangan beliau dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Menurut Koster, Bung Karno telah mewariskan nilai-nilai besar melalui pemikiran, perjuangan, dan ideologi kebangsaan, termasuk gagasan Trisakti yang mencakup kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Ia menekankan bahwa prinsip tersebut harus terus dijadikan pedoman dalam membangun bangsa yang bermartabat.
“Trisakti adalah landasan dasar bangsa yang akan selalu relevan. Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah—JAS MERAH,” tegasnya.
Apresiasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bulan Bung Karno
Dalam kesempatan tersebut, Koster mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Bulan Bung Karno setiap tahun sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019. Namun, ia juga memberikan catatan agar pelaksanaannya di masa mendatang dapat dikemas lebih meriah, bervariasi, dan menyentuh lebih banyak kalangan masyarakat.
“Ke depan, lomba-lomba Bulan Bung Karno perlu lebih beragam dan menjangkau lebih luas lapisan masyarakat agar semangat Bung Karno benar-benar hidup di tengah rakyat,” ujarnya.
Diketahui, Bulan Bung Karno VII Tahun 2025 dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti Musikalisasi Puisi Bung Karno dengan tema Sudah Ber-Ibu Kembali, Lomba Film Pendek bertema Berdikari Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bali, serta Lomba Film Dokumenter Ketahanan Budaya Bali di Tengah Globalisasi.
Klarifikasi Isu PHK dan Over Tourism
Gubernur Koster juga meluruskan sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tudingan over tourism di Bali. Ia menyatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, tetap signifikan, dan PHK yang terjadi bukan disebabkan oleh penurunan sektor pariwisata.
“PHK yang terjadi seperti di Coca-Cola Mengwi bukan karena pariwisata lesu, tapi karena bisnisnya memang sudah tidak relevan lagi,” jelasnya.
Terkait tudingan over tourism, Koster menyebut bahwa yang terjadi bukan kelebihan wisatawan, melainkan adanya segelintir wisatawan nakal yang melanggar aturan.
“Kalau ada wisatawan nakal, ya kita tindak. Bila perlu, deportasi. Kalau melanggar hukum, harus diproses. Ini penting agar ada efek jera dan Bali tetap tertib,” tandasnya.
Melalui penutupan Bulan Bung Karno ini, Gubernur Bali kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan Bung Karno, sekaligus menjaga martabat dan ketertiban Bali sebagai destinasi budaya dan spiritual dunia.
Editor: Ken
