DENPASAR, KEN-KEN – Menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan kehidupan antarumat beragama di Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Senin (16/3).
Dalam kesempatan tersebut, Koster menegaskan bahwa momentum hari raya seringkali diiringi peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, serta kegiatan sosial dan ekonomi yang perlu dikelola secara bijak agar tidak memicu potensi konflik sosial.
“Mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali telah menerbitkan seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujar Koster.
Menurutnya, seruan bersama tersebut merupakan bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antarumat beragama sehingga kedua perayaan suci tersebut dapat berlangsung secara khidmat, penuh toleransi, dan tetap menjaga suasana Bali yang aman serta kondusif.
Koster juga mengingatkan sejumlah dinamika sosial yang perlu diwaspadai menjelang hari raya, antara lain kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Selain itu, kita juga perlu mengantisipasi berbagai dinamika sosial yang mungkin muncul menjelang hari raya agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat berbagai langkah strategis.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, mengoptimalkan peran aparat keamanan serta perangkat desa adat, dan mengedepankan pendekatan dialogis serta persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Koster juga menegaskan bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
“Saya ingin menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang bijaksana, dialogis, serta memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di masyarakat.
Rapat koordinasi ini mengangkat tema “Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial.”
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber strategis, di antaranya perwakilan dari Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, serta Badan Intelijen Negara Daerah Bali.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan potensi konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini sehingga suasana keamanan, ketertiban, serta kerukunan masyarakat Bali tetap terjaga menjelang dua hari raya besar tersebut.
Editor: Ken
