Oleh: Gus Beng
Denpasar-Bali, 27/02/2026, Di tengah gencarnya program kesejahteraan sosial di Indonesia, muncul pertanyaan penting: apakah semua inisiatif yang tampak progresif benar-benar membebaskan rakyat, atau justru menyimpan logika kontrol negara?
Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P, M.S (Gus Beng); aktif mengajar sebagai Dosen FISIP Universitas Warmadewa;Peneliti pada Lembaga Kajian Nasional (LKN).Gus Beng mengajak kita menelaah tiga program populer makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih sebagai cermin bagaimana kesejahteraan bisa berisiko menjadi alat otoritarianisme halus bila tidak dijalankan secara partisipatif.
Makan Bergizi Gratis: Hak Pangan atau Kontrol Populasi?
Program makan bergizi gratis sering dipuji sebagai wujud dukungan terhadap hak atas pangan. Namun, di balik itu terdapat praktik kontrol: indikator kesehatan dan konsumsi ditentukan dari atas, tanpa pemberdayaan komunitas. Alih-alih membangun kemandirian pangan lokal, program ini berpotensi melanggengkan ketergantungan.
Sekolah Rakyat: Pendidikan Membebaskan atau Mesin Ideologi?
Sekolah rakyat lahir sebagai alternatif pendidikan neoliberal, dengan semangat Paulo Freire bahwa pendidikan adalah proses kesadaran. Namun, tanpa refleksi kritis, sekolah rakyat bisa dibajak oleh patronase politik lokal. Akibatnya, ruang demokratisasi pendidikan menyempit, dan kurikulum kreatif komunitas tergantikan oleh standar nasional yang kaku.
Koperasi Merah Putih: Gotong Royong atau Hegemoni Politik?
Koperasi Merah Putih digagas sebagai simbol kemandirian ekonomi rakyat. Prinsipnya sejalan dengan ekonomi solidaritas. Tetapi, tanpa tata kelola demokratis, koperasi mudah direbut oleh elit politik dan ekonomi. Alih-alih memperkuat anggota, koperasi bisa berubah menjadi alat hegemoni modern yang hanya memenuhi target politik jangka pendek.
Pelajaran Penting: Kesejahteraan Harus Partisipatif
Seperti diingatkan T.H. Marshall, hak sosial adalah bagian penting dari kewarganegaraan penuh. Namun di Indonesia, kebijakan kesejahteraan sering bersifat top-down. Publik diberi program, tetapi tidak diberi ruang kritik. Inilah yang disebut sebagai otoritarianisme lembut: wajah ramah negara yang tetap mengendalikan rakyat.
Kesejahteraan sejati bukan sekadar pemberian, melainkan pembebasan pembebasan dari struktur yang memusatkan kontrol atas hak sosial rakyat.
Melalui refleksi ini, kita diajak untuk lebih kritis terhadap program kesejahteraan sosial. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih hanya akan benar-benar bermanfaat bila dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan demokratisasi.
Mari bersama-sama membangun kesejahteraan yang tidak hanya memberi, tetapi juga membebaskan. Karena kesejahteraan sejati adalah ketika rakyat berdaulat atas pangan, pendidikan, dan ekonomi mereka sendiri.
