DENPASAR, KEN-KEN – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional, Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Kamis (19/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna membangun Bali secara terpadu, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat tata kelola pariwisata, serta memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dalam kerangka visi Bali Era Baru.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi citra pariwisata Bali, khususnya masalah sampah, harus ditangani secara serius dan terintegrasi.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Koster.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah kawasan pesisir seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman pada musim tertentu, khususnya bulan Desember hingga Januari akibat arus laut.
Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya difokuskan di kawasan pantai, tetapi juga mencakup wilayah daratan, sungai, hingga danau secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Gerakan Bali Bersih Sampah Dicanangkan 1 Maret 2026
Upaya tersebut akan diwujudkan melalui program strategis Pemerintah Provinsi Bali berupa Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026.
Program ini akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik dan internasional.
Langkah ini juga relevan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian utama, terlebih bagi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah—sebuah isu yang juga Anda kaji dalam analisis hukum pariwisata Bali tahun 2025 terkait dampak lingkungan terhadap keberlanjutan destinasi wisata.
Bahas Isu Strategis Lainnya
Selain penanganan sampah, Rakor Forkopimda turut membahas sejumlah isu strategis lainnya, di antaranya:
- Penertiban spanduk dan reklame ilegal
- Penataan kabel listrik dan telekomunikasi
- Pengendalian kemacetan lalu lintas
- Penguatan keamanan dan ketertiban
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur guna menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.
Indikator Makro Positif, Lingkungan Tetap Prioritas
Berdasarkan indikator makro pembangunan, kondisi Bali menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—salah satu yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diiringi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program strategis, serta memastikan Bali tetap bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global.
Editor: Ken
