TABANAN, KEN-KEN – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., memimpin sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027. Acara yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, (10/2), Desa Adat Kota Tabanan, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., Sekda, Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si., para asisten, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, akademisi, pelaku usaha dan pariwisata, serta undangan yang mengikuti secara luring maupun daring.
Forum ini mengangkat tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan” sebagai upaya pemerintah daerah mengelola potensi dan menggerakkan sumber daya melalui penciptaan ekosistem bisnis terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan. Forum strategis ini diharapkan menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Tabanan.
Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa capaian pembangunan Tabanan menunjukkan tren positif di berbagai bidang, mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hingga jaminan sosial. Ia juga menyoroti keberhasilan menjaga kerukunan adat, agama, tradisi, dan budaya, serta peningkatan kualitas pariwisata berbasis ekowisata dan pertanian. Infrastruktur dan ruang publik pun disebut semakin baik.
Terkait hilirisasi, Sanjaya mengajak peserta forum untuk aktif memberi masukan agar produk unggulan Tabanan seperti beras, kopi, dan salak tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.
“Saya minta semua pihak memberikan masukan agar hilirisasi benar-benar menghasilkan nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Bappeda, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, dalam laporannya menambahkan bahwa forum ini bertujuan menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, forum juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan publik untuk menyelaraskan kebijakan serta prioritas pembangunan sebagai pedoman Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan.
Editor: Ken
