Gubernur Koster Tetap Teguh, DPD RI hingga Warganet Soroti Dampak dan Kesiapan
DENPASAR, KEN-KEN – Menjelang rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025, dinamika pro dan kontra kian menguat di tengah masyarakat Bali. Kebijakan strategis yang diambil Gubernur Bali I Wayan Koster ini menuai beragam tanggapan dari pemerintah daerah, tokoh politik, pelaku pariwisata, hingga masyarakat yang terdampak langsung di tiga wilayah, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
Meski diwarnai penolakan dan permintaan penundaan, Gubernur Koster menegaskan tetap tidak bergeming dan siap mengambil risiko demi mendorong perubahan fundamental tata kelola sampah di Bali.
“TPA Suwung sudah over kapasitas dan tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ini bukan keputusan populis, tapi keputusan strategis demi masa depan Bali,” tegas Koster dalam sejumlah pernyataannya yang beredar di media massa dan kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali.
Sikap tegas tersebut memantik reaksi dari berbagai pihak. Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedhakarna, secara terbuka menyampaikan keberatan dan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menunda penutupan TPA Suwung. Alasannya, hingga kini belum tersedia lokasi pengganti yang siap secara operasional untuk menampung sampah harian dari kawasan Sarbagita.
“Menutup tanpa solusi alternatif yang siap hanya akan memindahkan masalah ke jalanan, sungai, dan lingkungan permukiman warga,” ujar Arya Wedhakarna dalam keterangannya kepada media.
Gelombang respons juga mengemuka di media sosial. Pantauan KEN-KEN di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan X (Twitter) menunjukkan isu penutupan TPA Suwung menjadi topik hangat. Sebagian warganet mendukung langkah tegas pemerintah sebagai bentuk keberanian memutus ketergantungan pada sistem open dumping, namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan potensi krisis sampah jika transisi tidak berjalan mulus.
Komentar warganet beragam, mulai dari kekhawatiran meningkatnya sampah liar, dampak terhadap pariwisata, hingga kondisi masyarakat sekitar TPA Suwung yang menggantungkan hidup pada aktivitas pemilahan sampah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menekankan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah berbasis sumber, sesuai dengan kebijakan Bali bersih dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib segera mengakselerasi pengolahan sampah di hulu melalui TPS3R, TPST, bank sampah, serta teknologi pengolahan modern, termasuk proyek waste to energy (PSEL) yang sedang disiapkan.
“Kalau tidak dipaksa sekarang, kita akan terus bergantung pada TPA. Ini momentum untuk disiplin dan bertanggung jawab bersama,” ujar Koster.
Sementara itu, sejumlah pelaku pariwisata dan akademisi menilai kebijakan penutupan TPA Suwung harus diiringi peta jalan yang jelas, komunikasi publik yang masif, serta dukungan anggaran dan teknologi yang memadai agar tidak menimbulkan keguncangan sosial dan lingkungan.
“Saya setuju dengan langkah pak Koster, karena sebenernya masalah sampah dan TPA Suwung sudah dari lama, dan diulur-ulur dikasih waktu, untuk mengelola sampah dari masing-masing wilayah, dengan memanfaatkan dana desa mungkin bisa dimulai dari tingkat pemerintah terbawah,” kata Gus Adi salah seorang warga yang ditemui awak media.
Menurutnya ini adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota terhadap urusan sampah. Bahkan Pemprov sudah memberikan lahannya untuk dibangun TPST seperti yang ada di Kesiman Kertalangu.
Jangan sampai karena ada kepentingan pribadi dan kelompok membuat pemerintah daerah gamang, mengelola anggaran untuk masalah sampah, “tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik penutupan TPA Suwung masih terus berkembang. Pemerintah Provinsi Bali dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan transisi pengelolaan sampah berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas maupun citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Editor: Ken
