DENPASAR, KEN-KEN – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar resmi menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/10). Kedua Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira dan Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir pula Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda, pimpinan OPD, dan stakeholder terkait.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara I Gede Dwi Purnama Putra menyatakan dukungan penuh atas kedua Ranperda tersebut. Ia menegaskan penyertaan modal pada Bank BPD Bali diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan UMKM.
Fraksi PSI–Nasdem melalui Agus Wirajaya juga menyatakan persetujuan. Pihaknya berharap pengesahan Ranperda dapat mendukung program penerangan jalan umum serta pengadaan alat musik tradisional maupun modern di SMP se-Denpasar untuk memperkuat seni budaya.
Fraksi Gerindra lewat Drs. I Ketut Sudana mengapresiasi kinerja OPD penghasil yang berani menargetkan kenaikan pendapatan 2026 sebesar Rp40 miliar. Ia mendorong agar pemerintah terus berinovasi menggali potensi pendapatan daerah agar tren peningkatan PAD tetap konsisten.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Bagus Jagra Wibawa menyoroti pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pihaknya mendorong optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi serta memaksimalkan potensi retribusi, dengan tetap mengutamakan program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam pidato yang dibacakan Wawali Arya Wibawa, menegaskan penyertaan modal Pemda ke Bank BPD Bali merupakan bentuk komitmen memperkuat struktur permodalan BUMD yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Terkait Ranperda APBD 2026, Jaya Negara menjelaskan adanya pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp244 miliar lebih dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar anggaran tetap seimbang. Penyesuaian juga diarahkan pada penanganan pascabencana banjir dan pemulihan infrastruktur.
“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan serta segenap anggota dewan atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga kedua Ranperda ini dapat disepakati,” ujar Arya Wibawa.
Editor: Ken
