DENPASAR, KEN-KEN – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima secara langsung pengelola aplikasi dan koordinator driver ojek online (OJOL) sebanyak 12 orang di kediaman Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (30/8) malam sekitar pukul 23.30 WITA. Pertemuan dilakukan setelah adanya aksi demonstrasi yang digelar bersama sejumlah komponen masyarakat. Turut hadir mendampingi Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Danrem Wirasatya, Kepala BIN Daerah Bali, Danlanal, dan Danlanud.
Dalam pertemuan yang berlangsung kekeluargaan dan akrab tersebut, Gubernur Koster mendengarkan secara serius setiap aspirasi yang disampaikan perwakilan OJOL. Ia merespons positif dengan penuh kesabaran serta menyampaikan apresiasi atas sikap solidaritas para driver, khususnya terkait insiden yang menimpa pengemudi OJOL hingga menyebabkan korban jiwa di Jakarta.
“Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan. Silakan berdemo, itu hak masyarakat. Namun, jangan sampai bertindak anarkis atau terprovokasi pihak lain. Sadari bahwa ada kemungkinan penyusupan dengan tujuan membuat Bali tidak aman,” tegas Gubernur asal Sembiran, Buleleng ini.
Koster juga menyinggung adanya laporan bahwa sebagian peserta demo yang bersikap anarkis bukan berasal dari Bali, melainkan didatangkan dari luar daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar pariwisata dan perekonomian Bali tidak terganggu.
“Bali baru saja bangkit setelah tiga tahun terdampak Covid-19. Karena itu, saya minta perwakilan OJOL agar tidak lagi melakukan aksi demo dan segera menyampaikan hal ini kepada sekitar 12 ribu driver yang terdaftar di aplikasi,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, koordinator driver OJOL sepakat untuk tidak menggelar aksi lanjutan demi menjaga Bali tetap aman dan kondusif. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas sikap sabar dan humanis Gubernur Koster yang bersedia menerima serta mendengarkan aspirasi mereka.
Lebih lanjut, Koster meminta Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana bertindak tegas terhadap oknum pelaku demonstrasi anarkis yang merusak fasilitas umum, fasilitas negara, maupun fasilitas masyarakat. Ia menegaskan, jika terbukti melanggar hukum, maka pelaku harus segera diproses sesuai ketentuan.
“Kalau kita semua ingin Bali tetap aman dan kondusif, maka seluruh jajaran Forkopimda serta masyarakat harus satu suara mendukung penuh upaya ini. Jika pariwisata terganggu, maka otomatis perekonomian Bali pun ikut terganggu. Kita tahu bersama, pariwisata budaya adalah napas hidup masyarakat Bali,” pungkas Gubernur Koster.
Editor: Ken
