“Pantau Langsung Komoditas Strategis, Dorong Stabilitas Ekonomi Daerah“
TABANAN, 5 Juli 2025 – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Dauh Pala, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Sabtu pagi (5/7). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau harga kebutuhan pokok sekaligus mengevaluasi potensi inflasi di tingkat daerah.
Wapres Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya. Rombongan disambut hangat oleh pedagang dan masyarakat yang sudah ramai beraktivitas di pasar sejak pagi.
Tinjau Harga Bawang, Cabai, dan Minyak Goreng
Di sela kunjungannya, Gibran menyusuri sejumlah lapak dan berdialog langsung dengan para pedagang. Ia menanyakan harga bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai, hingga pasokan MinyaKita. Wapres juga membeli 2 kg bawang merah, 2 kg bawang putih, serta 10 bungkus bubur lengkap dengan sambal dari salah satu pedagang.
“Harga bawang dan cabai di sini relatif terkendali, tapi fluktuasi tetap perlu diwaspadai terutama saat musim panen atau paceklik,” ujarnya kepada awak media.
Gibran juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi MinyaKita, minyak goreng bersubsidi pemerintah, agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.
Warga Antusias Sambut Kehadiran Wapres
Kunjungan Wapres disambut antusias oleh masyarakat dan pedagang yang berebut untuk bersalaman dan berfoto. Gibran tampak melayani permintaan swafoto dengan ramah dan penuh senyum.
Menurutnya, pasar tradisional merupakan salah satu indikator utama dalam melihat stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran distribusi bahan pangan strategis.
“Kunjungan seperti ini penting agar kami bisa melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif,” ujar Gibran.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama menjelang semester kedua tahun anggaran 2025.
Editor: Ken
