DENPASAR, KEN-KEN – Fakultas Pascasarjana (FPs) Universitas Warmadewa (Unwar) menggelar lokakarya penyusunan visi keilmuan dan kurikulum untuk Program Studi Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Hukum, Jumat (20/6/2025), bertempat di Ruang Sri Wijaya Mahadesi, Gedung Pascasarjana Unwar.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Program Studi, Dekan dan Wakil Dekan, Koordinator Pengembangan Kurikulum, guru besar, dosen, alumni, mahasiswa aktif, serta pemangku kepentingan eksternal (stakeholder) seperti perwakilan dari Polda Bali, BPN Bali, Perbarindo, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Denpasar.
Adapun materi yang dibahas dalam lokakarya ini adalah; penyampaian visi misi keilmuan program studi; penyusunan profil lulusan dan capaian pembelajaran; dan penyelarasan kurikulum.
Dekan FPs Unwar, Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur Penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
“Lokakarya yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Juni hingga 20 Juni 2025, bertujuan untuk meninjau kembali visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Pascasarjana dalam pengembangan visi keilmuan dan kurikulum masing-masing program studi,” ujar Prof. Mahendrawati.
Ia menambahkan bahwa FPs Unwar merupakan salah satu dari delapan fakultas di Universitas Warmadewa, yang menaungi sepuluh program studi, yakni Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Sains Pertanian, Magister Linguistik, Magister Akuntansi, Magister Biomedis, Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen, Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, serta Program Doktor Ilmu Hukum.
Dalam lokakarya ini, masing-masing ketua program studi dari Magister Hukum, Dr. Ni Komang Arini Styawati, S.H. M.Hum., Magister Kenotariatan, Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H. M.Kn., dan Doktoral Hukum, Dr. I Nyoman Sugiartha, S.H. M.H., memaparkan penyesuaian kurikulum yang mengacu pada ketentuan terbaru dalam rangka menjamin mutu pendidikan.
Kegiatan dipandu oleh Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H., yang memberikan ruang bagi kaprodi untuk memaparkan rancangan kurikulum, sekaligus membuka diskusi bagi peserta lokakarya guna memberikan masukan.
Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Ni Komang Arini Styawati, S.H., M.Hum., dalam paparannya menyebutkan bahwa beban studi Magister Hukum akan ditingkatkan menjadi minimal 54 SKS sampai 72 SKS dengan tambahan lima mata kuliah, yang ditempuh dalam masa studi empat semester.
Ia menjelaskan bahwa terdapat perubahan nomenklatur dari “Program Studi Ilmu Hukum Program Magister” menjadi “Program Studi Hukum Program Magister” sesuai surat edaran terkait.
Ciri khas program ini adalah pengembangan ilmu hukum investasi dan hukum agraria berwawasan ekowisata dan berdaya saing global. Visi keilmuan juga diperbarui dari “menghasilkan lulusan yang ahli dalam hukum investasi dan agraria” menjadi “mengembangkan ilmu hukum investasi dan agraria berwawasan ekowisata”.
“Profil lulusan yang sebelumnya ditekankan sebagai praktisi di bidang hukum investasi dan agraria, kini ditambah dengan kemampuan menyelesaikan masalah hukum serta memberikan nasihat hukum sebagai konsultan, advokat, maupun hakim,” jelas Arini.
Dengan demikian, penyesuaian kurikulum ini dinilai perlu untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta regulasi terbaru di bidang pendidikan tinggi.
Editor: Ken
