BADUNG, KEN-KEN – Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum program Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung dengan menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan” di Ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, Senin (20/5). Diskusi ini menyoroti urgensi transformasi sektor pariwisata Bali dari segi kualitas layanan, pengelolaan regulasi, hingga dorongan menjadikan Bali sebagai Daerah Istimewa Pariwisata.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, yang hadir mewakili Bupati Badung Adi Arnawa, S.H. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menghadirkan pariwisata yang berdaya saing global, inklusif, dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pariwisata berkualitas tidak hanya dilihat dari banyaknya kunjungan, namun bagaimana pariwisata itu memberi manfaat ekonomi dan tetap menjaga harmoni budaya dan lingkungan Bali,” ujarnya.
Diskusi menghadirkan empat narasumber nasional dengan latar belakang berbeda, namun satu visi dalam memajukan pariwisata Bali, yaitu: Drs. Vinsensius Jemadu, MBA. – Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf; Prof. Tjok Oka Artha Ardana Sukawati – Ketua PHRI Bali; Tantowi Yahya – Mantan Duta Besar dan Pengamat Pariwisata; Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. – Direktur Poltek El Bajo Labuan Bajo.
Diskusi dipandu oleh Sekretaris SMSI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Dibia, mendapat perhatian dari yang hadir sebagian besar dari pelaku pariwisata.
Dalam paparannya, Deputi Vinsensius Jemadu menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya akomodasi tidak berizin yang merusak ekosistem industri pariwisata. “Kunjungan naik, tapi okupansi hotel menurun. Ini indikasi bahwa banyak wisatawan tinggal di tempat ilegal. Ini harus dibenahi,” katanya.
Sementara itu, Prof. Tjok Oka menjelaskan bahwa pariwisata berkualitas bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal kesan mendalam, lama tinggal wisatawan, dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa negara-negara maju telah mulai meninggalkan pariwisata massal dan fokus pada kualitas pengunjung.
Dari sisi inklusivitas, Prof. Dasi Astawa menyuarakan pentingnya pelibatan masyarakat lokal. “Pariwisata sejati adalah yang berbasis rakyat. Bukan hanya dikuasai pemilik modal besar. Rakyat harus jadi pelaku utama,” tegasnya.
Sementara itu, Tantowi Yahya menyoroti pentingnya memberi status Daerah Istimewa Pariwisata bagi Bali.
“Bali hidup sepenuhnya dari pariwisata, maka sudah semestinya Bali mendapatkan kekhususan dalam regulasi dan pengelolaan sektor ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa diperlukan keberanian politik dan regulasi yang berpihak agar Bali bisa mengelola pariwisatanya secara mandiri dan berkelanjutan.
Diskusi ini juga menyinggung pentingnya regulasi yang kuat dan penegakan hukum. Para narasumber sepakat bahwa peraturan pariwisata harus ditegakkan secara adil, tanpa kompromi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan Bali.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, akademisi, media, dan masyarakat umum. SMSI Badung menyatakan akan terus mendorong lahirnya wacana strategis yang membangun arah pariwisata Bali ke depan.
[Ken]
