BADUNG, KEN-KEN – Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali yang dihadiri seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Gedung Kesenian Giri Nata Pemkab Badung, Rabu, (12/3/2025).
Rapat koordinasi yang mengambil d tema,” Sinergitas Pembangunan Bali, Dalam Satu Kesatuan Wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola Demi Nindihin Gumi Bali.
Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., didampingi Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, S.Sos, memimpin Rakor mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah, ketua dan anggota DPRD se Bali , dan pimpinan OPD se-Bali, serta undangan.
Mengawali pemaparannya Koster mengajak seluruh yang hadir berdiri untuk turut serta mengucapkan salam Pancasila dengan tidak lupa melantunkan pantun.
Rakor ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai tindak lanjut dari pilkada serentak yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo. Dengan tujuan agar Bali dapat dibangun secara bersama-sama dengan sinergi satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Dengan semangat tetap melakuan efisiensi.
Ini dibuktikan dengan seluruh peserta naik bus. Dan tempat pinjam pakai dari kabupaten Badung dan Konsumsi gotong royong dan kesenian dari Institut Seni Bali (sebelumnya ISI Denpasar).
Mengacu peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif pimpinan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten, untuk memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, untuk mengurangi beban dalam menjalankan tugas dan dapat meningkatkan kinerjanya ditengah para konstituennya. Sehingga tunjangan tersebut perlu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan apresel dengan memberikan tunjangan yang maksimal, sehingga anggota DPRD kompak dalam meningkatkan kinerjanya.
Koster memparkan kondisi Bali saat ini yang perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan UU No 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Jangan berpikiran untuk memekarkan kabupaten/kota, karena konsekuensi merubah undang-undang sangat panjang dan berat.
Luas Bali 5590 km2 hanya 0,1% dari luas wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk 4,4 juta. Pertumbuhan penduduk 0,66% pertahun terus mengalami penurunan dibawah penurunan penduduk Indonesia.
“Jangan sampai krama Bali ini terus menurun kita akan menghadapi masalah dalam melanjutkan budaya kita di Bali.” katanya.
Pertumbuhan ekonomi makro Bali mengalami kemajuan 5,48% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Ini mengidentifikasikan ekonomi Bali tumbuh dan bangkit pasca Covid 19 , dan sekarang tumbuh positif melampaui nasional.
Koster juga menyinggung tingkat kemiskinan 3,80% terendah di Indonesia Bali jauh lebih rendah dari nasional sebesar 8,57%. Dengan tingkat kesenjangan dengan indeks 0,38 lebih rendah dari nasional 0,381, gap-nya menurun dan ini bagus.
Tingkat pengangguran pun lebih rendah, dan angka stunting terendah di Indonesia 7,2% dibawah nasional, 21,5%, dan 2024 di bawah 7 %.
Dengan angka harapan hidup 75 tahun lebih baik dari nasional. Usia lanjut perlu mendapatkan perhatian kedepannya.
Koster juga memaparkan terhadap sebaran wilayah dan ekonomi di daerah Denpasar, Badung, dan Gianyar, (Sarbagia) dan luar Sarbagia. Wilayah Sarbagia 889 km2 atau 16 % , luar Sarbagia, 4701 km2 (84%) . Jumlah penduduk Sarbagia 1,8 juta (42%), luar sarbagia, 2,5 juta (58%).
Secara pertumbuhan ekonomi banyak tumbuh di wilayah Sarbagia lebih tinggi dibandingkan luar Sarbagia, karena jumlah wisatawan, hotel dan restoran yang mendatangkan devisa Bali. Sampai November 2024 kontribusi pariwisata Bali sebesar 46% dan menyumbang devisa sebesar Rp.107 trilyun atau sekitar 44% terhadap total devisa pariwisata Indonesia Rp.243 trilyun.
“Jangan kita maju sendiri dan meninggalkan yang lain dan jangan bahagia sendiri meninggalkan kebahagiaan daerah lain, karena tidak baik nanti kesulitan dimasa yang akan datang. Ini angka penuh makna bukan sekedar angka, jadi betapa besar kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia, tentu direspon sebagai bagian dari strategi komunikasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Penting menjadi perhatian kita semua terhadap pariwisata Bali , oleh karena itu kedepan harus ada transformasi perekonomian untuk menata struktur perekonomian Bali antara pariwisata dan bukan pariwisata yang akan dijalankan pada 2025.
[Ken]
