JAKARTA, KEN-KEN – Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas, pada acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan, (26/5/24),di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.
Rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan meminta kesedian Megawati Soekarnoputri untuk diangkat dan ditetapkan kembali untuk memimpin Partai PDI Perjuangan pada Kongres 2025.
“Setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se- Indonesia Memohon kesedian Prof. Dr (HC). Hj. Megawati Soekarnoputri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025,” kata Puan membacakan rekomendasi eksternal Rakernas V Partai PDI Perjuangan.
Disamping itu dalam Rakernas V juga memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Partai sesuai Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjungan, untuk menentukan sikap politik partai kepada pemerintah.
Baca Juga :
Puan Maharani, membacakan rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan menyatakan bahwa Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah Demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan praktik politik uang yang masif.
Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta reformasi hukum yang berkeadilan.
Selanjutnya Rakernas V merekomendasikan pentingnya fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances) dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karenanya Rakernas merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendorong kebijakan legislasi yang memperkuat demokrasi Pancasila, pelembagaan partai, dan perlakuan setara serta adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.
Baca Juga:
< Megawati Soekarnoputri Ingatkan Kembali Semangat Reformasi
Rakernas V menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocaratic legalism), terutama melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Penyiaran. Serta mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.
Usai pembacaan rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan, kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
[AW]
