Denpasar, ken-kenkhabare | Bali Lintas Media-
Pulau Rempang sebagai bagian dari wilayah Batam, menjadi seksi, setelah pemerintah Indonesia menetapkan sebagai kawasan Proyek Strategi Nasional (PSN), yang akan dijadikan kawasan Rempang City.
Pulau Rempang dengan luas kurang-lebih 165 km² adalah pulau di wilayah pemerintahan Kota Batam, Kepulauan Riau yang merupakan rangkaian pulau besar kedua yang dihubungkan oleh enam buah jembatan Barelang. Pulau ini berada kira-kira 3 km di sebelah tenggara pulau Batam dan terhubung oleh jembatan Barelang ke-5 dengan pulau Galang di bagian selatan. Pada saat ini pulau Rempang banyak dikembangkan untuk wilayah pertanian dan perikanan Sembulang, selain juga mempunyai beberapa buah pantai yang bagus.
Baca Juga :
< Hasil Undian Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Garuda Muda Jangan Gentar!
Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.
Pada sekitar tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan nama Badan Pengembangan (BP) Batam sebagai penggerak pembangunan Batam.
Sampai akhirnya pada pemerintahan Jokowi pengembangan daerah strategis, seperti Batam menjadi prioritas. Investor semakin banyak berinvestasi di Batam salah satunya di Pulau Rempang.
Baca Juga :
Tentu semua itu tidak dapat lepas dari tantangan, anti klimaks dengan terjadinya kerusuhan pada aksi unjuk rasa dari masyarakat lokal sejak pekan lalu, sebagai buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City.
Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan tersebut.
Disisi lain pemerintah memaksa untuk tetap melakukan pembangunan, dengan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.
Sampai akhirnya Presiden Jokowi bereaksi, menilai kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang sebenarnya bisa diselesaikan di tempat, tanpa harus menunggu Presiden. Pemerintah daerah maupun aparat bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.
“Masa urusan gitu sampe Presiden,” ungkap Jokowi.
Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka.
Baca Juga :
Pemerintah memaksa untuk tetap melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.
Dalam pidatonya pada Rabu, Jokowi mengatakan secara umum proyek strategis nasional ini jangan ada yang mandek apalagi mangkrak. Tapi aparat menurutnya jangan melakukan pendekatan represif. Menurut Jokowi, investasi ini perlu dikomunikasikan dengan benar. Terutama mengenai lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan serta ganti ruginya.
Namun isu yang beredar mengenai relokasi masyarakat lokal oleh BP Batam menjadi sumbu permasalahan yang menimbulkan kerusuhan yang tentunya memakan korban dari kedua belah pihak, masyarakat ataupun aparat.
Dan di tengah sorotan publik yang memuncak terutama di dunia maya, bergulir juga opini mengenai penolakan relokasi dan terdapat sentuhan tangan asing yang mencoba merambah dan memengaruhi isu ini.
Tentu saja, pertanyaan ini memunculkan kecurigaan dan kebingungan. Seakan-akan, proyek yang direncanakan di Rempang Eco City telah menarik perhatian dunia, yang ditengarai menambah kisruh.
Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, telah menyatakan bahwa tidak semua negara menyambut baik proyek ini. Sejak pemerintahan Jokowi banyak program dan kebijakan PSN yang diambil sebagai langkah Indonesia menjadi negara Maju. Sehingga ada anggapan proyek di Pulau Rempang sebagai ancaman.
Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino, memberikan apresiasi terhadap masuknya investasi di Batam, yang telah mencapai angka yang sangat besar.
Namun, ia juga memberikan peringatan bahwa proyek ini dapat menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang tidak menyukai Indonesia.
Ancaman proxy war melalui penyebaran HOAX, dan pelanggaran HAM, sebagai upaya untuk menggagalkan proyek tersebut, dengan kampanye mendiskreditkan proyek tersebut. Kita bisa memetik pelajaran dari negara tetangga, Thailand, di mana proyek Terusan Kra yang ambisius hingga saat ini belum berhasil terealisasi.
Diperlukan kepala dingin dengan pendekatan persuasif dan komprehensif, dari seluruh pemangku kebijakan, agar mendapat solusi yang tepat sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal.
[Penulis : Artha
(Ditulis dari berbagai sumber)
